PPKM Darurat Berubah Jadi PPKM Level 3-4, Pakar: Tes dan Telusur Harus Ditingkatkan

Liputan6.com, Jakarta Mantan Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara, Profesor Tjandra Yoga Aditama menyampaikan bahwa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat yang akan berganti menjadi PPKM Level 3-4 perlu memerhatikan aspek tes dan telusur.

PPKM Darurat yang sedang dijalani sekarang ini untuk melaksanakan pembatasan sosial, sehingga diharapkan kontak antar manusia menjadi lebih rendah dan penularan antar orang juga dapat ditekan.

Walau PPKM Darurat sudah dilaksanakan, masih banyak anggota masyarakat yang tertular COVID-19. Ini artinya ada upaya keras untuk penanggulangannya yakni dengan tes dan telusur harus ditingkatkan. 

“Untuk ini, kegiatan tes dan telusur juga harus ditingkatkan secara maksimal sejalan dengan PPKM Darurat sekarang ini. Tanpa ada tes dan telusur yang maksimal maka keberhasilan PPKM Darurat akan sulit dicapai,” tulis Tjandra dalam keterangan tertulis dikutip Rabu (21/7/2021).

 Ia juga menyampaikan 5 poin penting dalam upaya pelaksanaan tes dan telusur yang mencakup aspek peningkatan jumlah, memutus rantai penularan, target, saling mengikuti, dan banyak melibatkan kegiatan kesehatan.

Simak Video Berikut Ini

Meningkatkan jumlah tes adalah komponen yang sangat penting karena bisa menemukan kasus yang positif, lalu ditangani untuk pulih kesehatannya dan diisolasi/dikarantina agar memutuskan rantai penularan, kata Tjandra.

Artinya, menaikkan tes memang seakan-akan membuat kasus bertambah banyak, tetapi itu jauh lebih baik karena masalah kesehatan di masyarakat dapat diketahui dengan jelas.

“Daripada melaporkan jumlah sedikit padahal di lapangan masih banyak kasus.”

Tes bukan hanya menemukan kasus, lanjutnya, tetapi juga akan memutus rantai penularan.

“Jadi peningkatan tes akan berperan amat penting menyelesaikan masalah COVID-19. Kalau tes hanya sedikit maka COVID-19 jadi terus menular di masyarakat dan persoalan tidak kunjung selesai.”

Ia juga berpendapat, semua daerah memang perlu menjadikan tes dan telusur sebagai salah satu kegiatan utama untuk menyelesaikan masalah COVID-19 dan jangan ragu tentang kenaikan angka serta pewarnaan zonasi situasi keparahan daerahnya masing-masing.

Mengenai target, Tjandra mengemukakan bahwa target yang harus dicapai untuk tes sebenarnya sudahlah jelas. Yakni minimal 1 kasus per 1.000 penduduk per minggu.

“Jadi targetnya terukur jelas dan tinggal dilakukan saja.”

Tes harus diikuti dengan telusur untuk setiap kasus yang ditemui dan sudah ditentukan pula berapa target yang harus dicari dan ditemukan dari setiap kasus positif.

“Katakanlah antara 15-30 kontak yang harus ditemukan. Kalau di antara mereka ada yang ternyata positif COVID-19 maka harus ditelusuri lagi 15-30 kontaknya, dan demikian seterusnya.”

“Percuma kalau hanya tes ditingkatkan tapi kontaknya tidak ditelusuri karena tidak akan menyelesaikan masalah,” kata Tjandra.

Pelaksanaan tes dan telusur relatif banyak melibatkan kegiatan kesehatan, tidak berdampak bermakna pada aspek sosial ekonomi, lanjut Tjandra.

“Jadi konkritnya, tinggal siapkan 3 sumber daya utama, petugas, alat pemeriksaan dan sistemnya, dan langsung mulai sekarang tingkatkan kegiatan tes dan telusur di semua daerah.”

Petugas pada dasarnya sudah tersedia, setidaknya pemerintah sudah punya jaringan pelayanan kesehatan primer di seluruh Indonesia, yang tentu akan ditunjang oleh sektor-sektor terkait dalam pelaksanaan di lapangan.

Tentang alat dan cara pemeriksaan, maka teknologi PCR untuk diagnosis pasti COVID-19 dan juga tes rapid antigen sudah dikuasai di semua daerah di Indonesia. Kesiapan laboratorium PCR juga terus berkembang.

Tentang sistem, maka memang harus terus ditingkatkan aspek manajemen pelaksanaannya di lapangan, bagaimana pencatatannya dan pelaporan yang baik agar semua data dapat terkompilasi dengan baik, yang tentu amat diperlukan untuk pengambilan keputusan/kebijakan di tingkat daerah dan juga tingkat nasional.

Selanjutnya, kalau tes dan telusur sudah jadi prioritas pengendalian COVID-19 maka tentu harus didukung dengan anggaran memadai di semua tingkatan, tutup Tjandra.