Tanggapan Kemenkes Soal Tarif PCR di India Lebih Murah Ketimbang di Indonesia

Liputan6.com, Jakarta Murahnya tarif pemeriksaan tes Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) COVID-19 di India, membuat banyak yang bertanya-tanya. Kenapa di Indonesia harganya sangat tinggi?

Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah New Delhi di India memangkas harga PCR dengan tujuan agar masyarakat setempat dapat melakukan testing dengan harga terjangkau. Jika harga tes PCR beberapa bulan lalu di ibu kota India itu seharga 800 Rupee atau sekitar Rp 154 ribu. Namun kini, hanya 500 Rupee atau setara 96 ribu.

Sedangkan jika pemeriksaan tes PCR dilakukan di rumah, memang sedikit lebih mahal yakni 700 rupe atau sekitar Rp135 ribu. Untuk tes antigen harganya menjadi 300 rupe atau Rp58 ribu.

Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara (Jubir) Vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan, dr Siti Nadia Tarmizi mengatakan rendahnya harga tes PCR di India mungkin karena beberapa pertimbangan. Namun di Indonesia, hampir semua bahan baku diimpor dari luar negeri.

"Karena semua bahan baku diimport dari luar negeri," katanya melalui pesan singkat, Jumat (13/8/2021).

Nadia menambahkan, harga tes PCR di Indonesia sudah ditetapkan pemerintah. Namun bisa saja nanti akan dikaji kembali dengan tim-tim terkait.

Sementara itu, pemilik jejaring SpeedLab Indonesia Titi Rusdi membenarkan bahwa saat ini reagen dan mesin yang digunakan untuk tes PCR masih impor, belum ada yang lokal. Sehingga agak sulit menekan harga PCR.

"Harga reagennya aja ga dapet 96 ribu. Terus nakes, operasional dll. Nggak memungkinkan kita menjual seharga di India karena harga beli bahan bakunya mahal semua," ujarnya saat dihubungi Health-Liputan6.com.

Saat ini, kata Titi, harga batas kemenkes 900 ribu. Namun sudah banyak laboratorium yang menjual tes PCR di bawah itu.

"Speedlab sendiri jual hanya 600. Kami ambil margin sangat tipis. Dan jumlah pemeriksaan kami cukup banyak untuk mengcover fix cost," ujarnya.

Namun, jika seandainya pemerintah bisa menurunkan harga tes PCR, Titi berharap pemerintah bisa menggandeng perusahaan swasta untuk berdiskusi terlebih dahulu.