Positivity Rate COVID-19 Aceh 51,55 Persen, Tertinggi di Indonesia

Liputan6.com, Jakarta Berdasarkan data Satgas Penanganan COVID-19 periode 16-22 Agustus 2021, positivity rate Aceh menduduki posisi tertinggi di Indonesia dengan 51,55 persen. Padahal, dari segi positivity rate mingguan nasional, angkanya sudah turun dibandingkan dengan puncak, dari 30,54 persen menjadi 18,15 persen.

Meskipun sudah turun, Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito mengatakan, angka positivity rate nasional masih lebih tinggi dari sebelum lonjakan kasus kedua, yaitu kisaran bulan Juni 2021 yang hanya 9,44 persen.

"Angka positivity rate tingkat provinsi masih menjadi perhatian. Bahkan Aceh, positivity rate-nya mencapai 51,55 persen menjadi yang tertinggi di Indonesia," kata Wiku di Media Center COVID-19, Graha BNPB, Jakarta pada Kamis, 26 Agustus 2021.

"Hanya DKI Jakarta (11,7 persen) yang angkanya sudah berada di bawah 15 persen."

Wiku melanjutkan, ada 9 provinsi lain yang positivity rate-nya masih di atas 30 persen, yaitu Sulawesi Tengah (31,7 persen), Sulawesi Utara (33,3 persen), Sumatera Utara (33,8 persen), Sulawesi Barat (36 persen), Jawa Tengah (36,6 persen), Kalimantan Tengah (38,6 persen), Kalimantan Selatan (39,9 persen), Jambi (44,5 persen), dan Lampung (46,9 persen).

** #IngatPesanIbu 

Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.

Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.

#sudahdivaksintetap3m #vaksinmelindungikitasemua

Aceh juga menjadi satu-satunya provinsi yang masih mengalami kenaikan kasus COVID-19 mingguan, yaitu naik 429 kasus dibandingkan pekan sebelumnya.

Pekan ini, kondisi di Aceh diperberat dengan penurunan kesembuhan sebesar 1.291 kasus, kematian mengalami kenaikan 35 kasus, dan kasus aktifnya juga masih mengalami kenaikan 1.067 kasus.

Tingkat keterisian tempat tidur (Bed Occupancy Rate/BOR) di Aceh juga meningkat dibandingkan minggu sebelumnya, dari 56 persen naik menjadi 59 persen.

"Untuk itu, sekali lagi, saya ingatkan penting untuk setiap pimpinan daerah untuk membaca data, tidak hanya perkembangan secara umum, namun juga kondisi detail seperti positivity rate, selisih kasus mingguan, serta jumlah kasus aktifnya," pungkas Wiku

Kepada daerah yang positivity rate tinggi dan terjadi kenaikan kasus COVID-19, khususnya Aceh, Wiku meminta pemerintah daerah segera melakukan sejumlah hal. Pertama, memastikan koordinasi dengan pemerintah pusat, terutama Kementerian Kesehatan terkait sinkronisasi data.

"Pastikan data yang terlaporkan sesuai dengan pencatatan daerah. Kedua, terus meningkatkan jumlah pemeriksaan di wilayahnya. Positivity rate yang tinggi dapat terjadi karena jumlah pemeriksaan (testing) yang rendah. Upayakan agar dapat mencapai standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yaitu 1:1000 populasi per minggu," lanjutnya.

Ketiga, tekan jumlah kasus positif COVID-19 dengan meningkatkan pengawasan protokol kesehatan serta pengaturan kegiatan sosial-ekonomi masyarakat.

Sebagai catatan, posko yang telah terbentuk di Aceh sudah mencapai 68,5 persen dari total desa/kelurahan di daerahnya dengan 66,03 posko sudah melaporkan kinerjanya.

Namun, kinerja posko yang paling tinggi dilaporkan adalah Edukasi dan Sosialisasi 3M (18.000 laporan), sedangkan kinerja penting lainnya, seperti menegur dan membubarkan kerumunan masih terbilang rendah (kurang dari 1.000 laporan).

"Dengan masih adanya kenaikan kasus positif dan kematian, serta penurunan kesembuhan, maka kinerja posko perlu untuk dievaluasi dan terus diperbaiki agar fungsi yang dijalankan dapat berdampak signifikan terhadap perkembangan kasus di Aceh," terang Wiku.

Kesembuhan di Aceh yang masih menunjukkan, penurunan juga perlu ditingkatkan lagi dengan memastikan fasilitas pelayanan kesehatan tersedia dengan baik dan mudah diakses. BOR yang tinggi juga dapat menyebabkan pasien COVID-19  terlambat ditangani dan meningkatkan kematian.

Oleh karena itu, BOR yang tinggi perlu segera ditekan dengan mengkonversi tempat tidur di RS Rujukan COVID-19 dan memaksimalkan pemanfaatan tempat isolasi terpusat. Sebisa mungkin pasien positif tidak melakukan isolasi mandiri di rumah.

"Apabila terdapat kendala dalam peningkatan jumlah testing, konversi BOR dan pemanfaatan isolasi terpusat maupun pembentukan posko, mohon dapat dikoordinasikan dengan pemerintah pusat agar dapat ditangani sesegera mungkin," ujar Wiku Adisasmito.