Cegah Kanker Serviks, Imunisasi HPV Perlu Diberikan Saat Anak Kelas 5-6 SD

Liputan6.com, Jakarta Kanker serviks atau kanker leher rahim adalah kanker yang dapat dicegah dengan imunisasi Human Papilloma Virus (HPV).

Menurut Indri Oktaria Sukmaputri, MPH dari Kelompok Substansi Imunisasi Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, imunisasi HPV perlu diberikan pada anak kelas 5-6 sekolah dasar (SD).

“Kenapa diberikan kepada kelas 5-6 SD? Karena ini berdasarkan rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yakni untuk anak usia 9-14.”

Menurut WHO dan Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI), perlindungan vaksin HPV sangat efektif jika diberikan di usia tersebut.

“Pemberian dua dosis vaksin HPV pada anak kelas 5-6 SD dapat memberikan perlindungan dengan rentang waktu seumur hidup. Jadi semakin dini perlindungannya semakin efektif.”

Pemberian imunisasi HPV saat anak duduk di kelas 5-6 SD juga berkaitan dengan usia rata-rata pernikahan di Indonesia yakni pada umur 16 tahun.

“Jadi pada usia tersebut kami memberikan imunisasi pada anak SD bukan hanya di perkotaan tapi juga di wilayah lain sehingga saat hubungan seks pertama ia sudah terlindungi dari HVP.”

Ia tak memungkiri bahwa hingga 2021 ini pemberian imunisasi HPV masih terbatas. Namun, ke depannya hal ini akan menjadi program nasional mencakup 34 provinsi.

Saat ini, pihak Kemenkes, Dinas Kesehatan DKI Jakarta, dan Dinas Pendidikan DKI Jakarta tengah menggencarkan upaya imunisasi HPV.

“Kenapa DKI? Karena kita kita menyasar berdasarkan daerah yang prevalensinya tinggi dan komitmen dari pemerintah daerahnya.”

Ia menambahkan, gerakan ini akan dilakukan langkah demi langkah agar dapat dipelajari praktik baiknya serta apa saja yang perlu diperbaiki.

“Tapi inshaAllah, Kendal atau Provinsi Jawa Tengah akan segera menjadi target imunisasi HPV ini.”

Untuk terlaksanannya program tersebut, Indri menyinggung peran influencer untuk membantu sosialisasi.

“Kita tidak menafikan peran influencer dan teman-teman yang bisa membantu mensosialisasikan maka penerimaan masyarakat itu menjadi lebih luas. Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri,” pungkasnya.