Kekurangan Tenaga, Pemerintah Buka 1.300 Beasiswa untuk Dokter Spesialis di Indonesia

Liputan6.com, Jakarta Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan bahwa salah satu tugas yang diberikan pada Kementerian Kesehatan (Kemenkes) adalah melakukan transformasi pada sistem kesehatan di Indonesia.

Transformasi tersebut pun terbagi dalam enam aspek dan yang disoroti kali ini berkaitan dengan sumber daya manusia kesehatan, yang ternyata di Indonesia masih sangat kekurangan tenaga profesionalnya.

"Jadi ada beberapa program. Salah satu programnya adalah program beasiswa dokter spesialis dan dokter gigi spesialis," ujar Budi dalam konferensi pers pada Kamis, (2/6/2022).

Menurut Budi, program beasiswa ini menjadi penting karena fakta yang ada di lapangan. Seperti, penyakit yang paling berat dampak nyawa dan biayanya adalah jantung, stroke, kanker, dan ginjal.

"Begitu kita lihat kemampuan negara Indonesia, bukan hanya pemerintah pusat. Tapi daerah, swasta untuk bisa memberikan layanan jantung, karena ini penyakit yang paling besar korbannya dan paling besar biayanya," kata Budi.

"Itu enggak semua provinsi bisa melayani layanan jantung. Baik itu layanan jantung dasar seperti pasang ring yang enggak usah bedah jantung terbuka --- maupun layanan yang lebih lanjut," tambahnya.

Hal tersebut pun menjadi target bagi Kemenkes RI untuk nantinya pada 2024 sudah bisa memberikan layanan kesehatan jantung di seluruh provinsi yang ada di Indonesia, baik yang dasar hingga lanjut.

"Kami melihat ada masalah alat, ruang operasi, itu bisa diberesi dalam 12 bulan paling lama, dan uangnya juga ada, pasti selesai. Kami sadar masalahnya adalah dokter spesialisnya kurang, tidak ada di daerah tersebut," ujar Budi.

Menurut Budi, Indonesia kekurangan dokter spesialis terutama pada penyakit-penyakit yang berat seperti jantung, kanker, dan lain-lainnya.

"Banyak masyarakat kita yang tidak terlayani dan harus meninggal karena memang kurangnya dokter spesialis yang tidak merata di seluruh provinsi," ujar Budi.

"Sehingga dengan latar belakang seperti itu, kami mempercepat program produksi dari dokter-dokter spesialis ini," Budi menjelaskan.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sendiri telah memiliki jumlah standar dokter spesialis yang harus dimiliki tiap negara. Di negara berkembang seperti Indonesia, setidaknya harus ada 1:1000 dokter spesialis yang tersedia.

"Jadi Indonesia kalau 270 juta rakyat, itu dokternya harus sekitar 270 ribu. Sekarang yang punya STR dan praktek mungkin 140 ribu --- Kurangnya kita 130 ribu," ujar Budi.

"Itu sebabnya kenapa program beasiswa ini merupakan salah satu program dalam transformasi sumber daya manusia kesehatan," tambahnya.

Budi menuturkan, program beasiswa bagi dokter spesialis ini nantinya akan bekerja sama dengan Kementerian Keuangan RI melalui program LPDP.

Kemenkes RI menyediakan setidaknya 600 beasiswa untuk dokter spesialis, dokter sub-spesialis, dan dokter gigi spesialis pada tahun 2022.

Sedangkan dari Kementerian Keuangan RI menyediakan setidaknya 700 beasiswa untuk dokter spesialis yang kemungkinan akan naik menjadi seribu beasiswa nantinya.

Sehingga secara keseluruhan, beasiswa yang tersedia untuk dokter spesialis menyentuh angka 1.300 hingga 1.600.

"Jadi totalnya tahun ini akan ada sekitar 1.300 sampai 1.600 (beasiswa dokter spesialis). Rencana kami untuk tahun depan kami akan mempercepat dan memperbanyak lagi," ujar Budi.

"Bagi para dokter yang ingin mengambil spesialis itu akan diberikan beasiswanya oleh kami," tambahnya.

Budi menuturkan, penempatan para dokter yang mendapatkan beasiswa tersebut juga nantinya akan diatur. Mengingat perlu adanya pemerataan dalam hal penempatan dokter spesialis di Indonesia.

"Karena kenyataannya ada banyak rumah sakit umum daerah, hampir setengahnya belum memiliki tujuh dokter spesialis sesuai standar. Jenis dokter-dokter spesialisnya juga akan kita prioritaskan ke standar tujuh dokter spesialis yang dibutuhkan di daerah," kata Budi.

Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Tenaga Kesehatan Kemenkes RI, Arianti Anaya mengungkapkan bahwa program 600 beasiswa yang diberikan oleh Kemenkes akan diselesaikan pada tahun 2022, termasuk yang ada pada program LPDP.

"Program ini akan dilakukan dalam dua fase atau dua tahap, untuk semester ganjil dan semester genap. Untuk semester ganjil yang Januari sudah diterima, mereka sudah berproses sejak November 2021," ujar Arianti.

"Sebanyak 300 dokter spesialis sudah mendapatkan persetujuan dari Pak Menteri untuk segera melanjutkan di semester ganjil. Tahap berikutnya akan dibuka bulan Juni ini," tambahnya.

Pembukaan pendaftaran 300 beasiswa sisa kuota yang ada akan masuk untuk semester genap, yang mana akan mulai berlangsung pada bulan Agustus-September.

"Itu setiap tahun sama, akan mulai pada bulan November tahun sebelumnya. Kemudian Juni untuk di tahun ajaran genap," kata Arianti.

Lebih lanjut Arianti menuturkan, seluruh biaya pada beasiswa ini juga akan ditanggung oleh pemerintah. Termasuk biaya hidup para penerima beasiswa dengan perjanjian yang telah ditentukan.