Angka Stunting di Indonesia Turun Jadi 21,6 Persen pada 2022, Status Gizi Bakal Diukur Setahun Sekali

Liputan6.com, Jakarta - Upaya menurunkan prevalensi stunting di Indonesia mulai menunjukkan perkembangan. Berdasarkan hasil Survei Status GIzi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting di Tanah Air turun yang semula 24,4 persen pada 2021, turun menjadi 21,6 persen pada 2022. Hal ini disampaikan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI dalam Rapat Kerja Nasional BKKBN, 25 Januari 2023.

Hasil SSGI ini untuk mengukur target stunting di Indonesia. Sebelumnya SSGI diukur 3 tahun sekali sampai 5 tahun sekali. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan mulai 2021, SSGI dilakukan setiap tahun.

Penurunan stunting terjadi di masa pandemi, bukan terjadi di masa biasa. Menkes mengharapkan di masa yang normal tahun ini, penurunan kasus stunting bisa lebih tajam lagi sehingga target penurunan stunting di angka 14 persen di 2024 dapat tercapai.

Secara jumlah, yang paling banyak penurunan angka stunting adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Banten.

“Metode survei seperti ini sudah kita lakukan selama 3 tahun, bekerja sama dengan Fakultas Kesehatan Masyarakat UI. Kita akan perbaiki ke depannya kalau bisa by name by address. Kita usahakan ke sana, tapi kita secara bertahap tetap memakai metode pengukuran yang memang sudah sebelumnya dilakukan,” ungkap Menkes Budi.

Kalau mau mengejar penurunan stunting hingga 14 persen artinya mesti turun 3,8 persen selama 2 tahun berturut-turut. Caranya mesti dikoordinasi oleh BKKBN dan berkolaborasi dengan kementerian dan lembaga lain.

Menurut standar WHO, prevalensi stunting suatu negara harus di angka kurang dari 20 persen.

Kementerian Kesehatan melakukan intervensi spesifik melalui 2 cara utama yakni intervensi gizi pada ibu sebelum dan saat hamil, serta intervensi pada anak usia 6 sampai 2 tahun.

Dalam forum yang sama, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, stunting bukan hanya urusan tinggi badan tetapi yang paling berbahaya adalah rendahnya kemampuan anak untuk belajar, keterbelakangan mental, dan yang ketiga munculnya penyakit-penyakit kronis.

“Oleh sebab itu target yang saya sampaikan 14 persen di tahun 2024. Ini harus bisa kita capai, saya yakin dengan kekuatan kita bersama semuanya bisa bergerak. Angka itu bukan angka yang sulit untuk dicapai asal semuanya bekerja bersama-sama,” ucap Jokowi.

Jokowi menekankan, infrastruktur dan lembaga yang ada harus digerakkan guna memudahkan pengentasan stunting. Dari lingkungan mulai dari air bersih, sanitasi, rumah yang sehat, ini merupakan kerja terintegrasi dan harus terkonsolidasi.

“Jadi target 14 persen itu bukan target yang sulit hanya kita mau atau tidak mau. Asalkan kita bisa mengonsolidasikan semuanya dan jangan sampai keliru cara pemberian gizi,” ungkap Jokowi.

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo mengatakan Rakernas BKKBN bertujuan mensukseskan Perpres nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting dengan 5 pilar.

Pilar pertama adalah komitmen, pilar kedua adalah pencegahan stunting, pilar ketiga harus bisa melakukan konvergensi, pilar keempat menyediakan pangan yang baik, dan pilar kelima melakukan inovasi terobosan dan data yang baik.

“Inilah pilar yang kita tegakkan dan kami terima kasih kepada seluruh kementerian/ lembaga yang mendukung. Pak Menkes dengan menyediakan USG dan alat-alat ukur terstandar yang baik sekali,” tutur Hasto.

Tahun sebelumnya, ada 2 juta perempuan yang menikah dalam setahun. Dari 2 juta setahun itu yang hamil di tahun pertama 1,6 juta, dari 1,6 juta yang stunting masih 400 ribu.

Kementerian Agama mengeluarkan kebijakan untuk 3 bulan sebelum menikah, calon pengantin harus diperiksa dulu kalau ada anemia dan kurang gizi diimbau menunda kehamilan dulu demi kesehatan ibu dan bayi sampai gizi tercukupi.