Sebelum Ada BPJS Kesehatan, Warga Baduy Harus Merogoh Kocek Sendiri bila Berobat Medis

Liputan6.com, Banten - Kemudahan akses layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan mulai disadari oleh masyarakat Baduy Dalam dan Luar. Utamanya, tatkala mereka membutuhkan pengobatan medis ke fasilitas kesehatan (faskes) seperti Puskesmas dan rumah sakit.

Mursid, seorang warga Baduy menuturkan pelayanan kesehatan medis tetap dibutuhkan oleh masyarakat Baduy. Walau begitu, dalam hal pengobatan memang terlebih dahulu penanganan dilakukan secara adat menggunakan obat-obatan tradisional atau herbal.

“Dokter atau tenaga kesehatan suka ada yang kemari, ke Baduy Dalam dan Luar. Tapi ya enggak setiap hari. Sesuai panggilan aja, sesuai kebutuhan,” tutur Mursid saat ditemui Health Liputan6.com di  lapangan perbatasan Kampung Binong Raya, Desa Kebon Cau, Kecamatan Bojongmanik, Kabupaten Lebak, Banten pada Sabtu, 10 Juni 2023.

“Mungkin ngeliat kondisi jalan, ngeliat kondisi waktu tempuh berapa hari, berapa lama, gitu kan  Di sisi lain, kami sangat membutuhkan, tapi di sisi lain juga paham bahwa kondisi jalan tempuh begitu jauh.”

Biaya Pengobatan Medis Tergantung Kesepakatan

Untuk pengobatan medis bila berobat ke dokter atau tenaga kesehatan serta mantri, warga Baduy harus mengeluarkan biaya sendiri. Kisaran besaran biaya pun tergantung kesepakatan.

“Kalau sebelum ada BPJS, (biaya berobat) individu masing-masing. Kalau ke mantri mungkin itu mah tergantung kesepakatan. Tergantung mantri bidang apa gitu,” lanjut Mursid.

Pengobatan adat kental dilakukan masyarakat Baduy Dalam sehingga mereka tergolong sulit tersentuh pengobatan medis. Seiring waktu, kebutuhan pengobatan medis dinilai penting lantaran pengobatan tradisional tak kunjung sembuhkan warga.

Ketika berobat ke mantri, contohnya, lanjut Mursid, biaya berobat tergantung kebijakan mantrinya. Bahkan kerap ada mantri yang tidak mematok besaran harga alias bayar seikhlasnya.

“Soalnya biasanya gini, ketika nanya gitu (biaya berobat), kadang-kadang kan kebijakan mantrinya mau  berapa, (bayar) seikhlasnya ada juga,” katanya.

“Kami mah ikut aja, itu kan hak beliau. Mungkin ada penyesuaian.”

Obat-obatan Medis Tersedia

Terkait obat-obatan, Mursid akui ketersediaan tetap ada bila masyarakat Baduy membutuhkan. Kebutuhan infus juga tersedia.

“Kalau obat mah ada. Ada yang pake infus dan lainnya,” sambungnya.

Secara umum, Mursid menjelaskan, pengobatan yang dilakukan bila ada warga Baduy Dalam dan Luar yang sakit. Apabila diperlukan, tenaga kesehatan dapat dipanggil datang ke rumah.

“Pertama, (pengobatan) secara adat. Kedua, kalau belum baikan, bisa disyariatkan berembuk ke medis, kami hubungi tenaga medis,” jelasnya.

“Kalau memungkinkan mohon datang ke rumah. Kalau memang umpamanya mani parah (sangat parah) harus dibawa ke Puskesmas atau rumah sakit. Misalkan, lewat mana kan tetap diupayakan.”

Rumah Sakit Jauh

Walau begitu, bila harus ke rumah sakit pun dinilai jauh. Masyarakat Baduy membutuhkan bantuan akses ke sana.

“Makanya, kami kebingungan, kejauhan. Rumah sakit kan hanya ada di Rangkasbitung. Berapa ya jauhnya dari sini? 30 kilo mungkin ada,” pungkas Mursid.

Kondisi masyarakat Baduy Dalam dan Luar yang harus mengeluarkan biaya pengobatan medis sendiri membuat mereka menyadari. Biaya pengobatan medis gratis akan sangat membantu.

Salah satunya, memanfaatkan layanan JKN dengan terdaftar sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan. Kabar menggembirakan, seluruh masyarakat Baduy akan masuk PBI.

“Makanya, kami memilih yang gratis. Kami, untuk BPJS juga mengusulkan yang gratis. Karena merasa ya kalau enggak gratis, kami enggak siap gitu untuk cari nafkah dan lainnya,” terang Mursid.

Harus Punya NIK Dulu

Untuk pemanfaatan layanan JKN gratis, masyarakat Baduy Dalam dan Luar harus mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK). Dalam hal ini, mereka harus mendaftar pembuatan e-KTP dulu.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Lebak Rahmat Nur Muhammad menegaskan, kebutuhan e-KTP termasuk bagian kebutuhan dasar yang tetap diperlukan oleh masyarakat Baduy. Terlebih lagi, untuk mengakses layanan kesehatan seperti JKN.

“Kalau KTP kan kebutuhan dasar mereka.  Karena mereka ada bantuan, apalagi sekarang ada,  Kementerian Kesehatan (Kemenkes) gencar mau membangun akses kesehatan, memberikan dokumen kartu BPJS juga, makanya kami mendukung terus,” tegasnya pada kesempatan yang sama.

“Supaya minimal mereka punya lah NIK, NIK ini kan sudah terkoneksi ke seluruh Indonesia. Kalau ada kejadian-kejadian tertentu, kita butuh NIK. Ketika kecelakaan bisa ditempel, tangannya bisa kebaca. Kita pakai biometrik, itu ya fingerprint (sidik jari), tinggal tempel bisa muncul.”