Menkes Budi soal WFH Atasi Polusi Udara: Itu Dihandle Menteri-menteri Lain

Liputan6.com, Jakarta - Work From Home (WFH) menjadi salah satu usulan yang dilontarkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengatasi polusi udara. Pertimbangan WFH sedang dipertimbangkan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) di pemerintahan kementerian/lembaga.

Lantas, apakah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) mendukung usulan WFH?

Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menjawab, bahwa implementasi kebijakan WFH itu dipegang oleh para menteri di kementerian lain. Terutama menteri yang memengang kendali permasalahan penyebab polusi udara, misalnya Kementerian Perhubungan dan lainnya.

"Itu kebijakannya dihandle (dipegang) oleh Menteri-menteri yang handle 'sebabnya polusi udara.' Itu mereka yang di hulu, seperti Menteri Perhubungan," terang Budi Gunadi usai menghadiri 'Penghargaan Bagi Tenaga Kesehatan Teladan di Fasyankes, SDM Kesehatan Teladan Non Pemerintah dan Kader Berprestasi Tahun 2023' di Hotel Sultan Jakarta pada Selasa, 15 Agustus 2023.

Ikuti Arahan Presiden Jokowi

Sementara itu, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes RI Siti Nadia Tarmizi mengatakan, akan mengikuti instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) bila opsi WFH diberlakukan ke depan.

"Ya pasti kita mengikuti Presiden Jokowi ya seperti apa nanti keputusannya," ucapnya.

Siti Nadia Tarmizi menekankan, Kemenkes bertanggung jawab terhadap dampak kesehatan dan penanganan kesehatan. Lebih fokus terhadap upaya pencegahan melalui edukasi masyarakat agar menjaga kesehatan diri.

"Pada prinsipnya, kami adalah yang menentukan kesehatan, jadi sesuai dengan tugas dan fungsi kami mengedukasi masyarakat supaya tetap sehat.

Polusi dari Asap Rokok

Nadia menyebut, asap rokok juga menjadi salah satu penyebab polusi. Apalagi dampak dari asap rokok terhadap perokok pasif sama bahayanya dengan perokok aktif.

"Jangan kita hanya ngomongin polusi udara. Polusi yang utama itu termasuk dengan ngerokok itu (polusi) paling dekat dan kita selalu perjuangkan supaya ada kawasan bebas asap rokok," lanjutnya.

Tak hanya Work From Home (WFH), hybrid working untuk karyawan swasta juga diusulkan untuk mengatasi polusi udara di Jakarta.

Juru Bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) Mohammad Syahril mengatakan, kedua upaya tersebut sebagai pencegahan agar masyarakat tidak terlampau banyak terpapar polusi udara.

Kurangi Polusi Udara

Tujuan WFH dan hybrid working juga diharapkan dapat mengurangi polusi udara. Hal ini berkaitan dengan berkurangnya penggunaan kendaraan pribadi para pekerja ke kantor.

"Salah satu upaya kenapa ada WFH, hybrid working gitu? Itu semuanya upaya pencegahan," kata Syahril saat berbincang dengan Health Liputan6.com melalui sambungan telepon pada Selasa, 15 Agustus 2023.

"Sama kayak kita dulu aja pas COVID, ada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), dengan PPKM itu mengurangi penularan COVID."

Sistem kerja hibrida (hybrid working) menjadi salah satu yang diusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memangkas polusi udara di Jabodetabek.

"Jika diperlukan, kita harus berani mendorong banyak kantor melaksanakan hybrid working, work from office, work from home mungkin. Saya tidak tahu nanti dari kesepakatan di rapat terbatas ini, apakah (jam kerja) 7-5,2-5 atau angka yang lain,” ujar Jokowi, Senin (14/8), di Jakarta.

Penerapan Work From Home (WFH) dan hybrid working juga dapat membuat pemakaian kendaraan pribadi berkurang. Ini pun berkaitan dengan penggunaan emisi dari kendaraan pribadi.

Terlebih lagi, dikatakan sektor transportasi menjadi penyumbang sumber emisi terbanyak di Indonesia, yakni 44 persen emisi dihasilkan dari mobilitas kendaraan bermotor.