Desa Ini Wajibkan Warganya Bayar Uang Keluar Masuk Wilayah, Ini Penyebabnya

Sistem tarif keluar masuk desa yang bikin boncos warganya.

oleh Ibrahim Hasan diperbarui 17 Mar 2023, 18:00 WIB
Diterbitkan 17 Mar 2023, 18:00 WIB
Desa Unik Pakai Tarif Keluar Masuk
Desa Ini Wajibkan Warganya Bayar Uang Keluar Masuk Wilayahnya sendiri (Sumber: Men Media)

Liputan6.com, Jakarta Tempat tinggal yang baik tak sepenuhnya ditentukan dengan rumah yang megah dan mewah saja. Pasalnya, lokasi berdirinya rumah, tetangga, hingga desa menentukan kualitas hidup ke depannya. Tentunya harus aman, nyaman, hingga menunjang kesejahteraan. Tidak dengan sebuah desa yang bikin “melarat” para warganya akibat uang keluar masuk.

Meski terdengar tak wajar, ternyata ada desa yang mengharuskan warganya bayar uang saat lalu lalang. Seperti melansir dari LadBible, orang yang tinggal di sebuah desa Warburton, Greater Manchester, Inggris, harus mengeluarkan uang ketika mereka ingin bepergian keluar dari wilayah desanya. 

Selama 125 tahun terakhir, warga harus membayar 12 pound (Rp 223 ribu) sehari untuk menggunakan jalan tol di sebelah timur desa. Jalan itu merupakan satu-satunya akses menuju ke desa Warburton. Sebenarnya jalur itu bukan jalan keluar masuk ke desa Warburton. Namun para penduduk desa harus memutar untuk menyeberangi Sungai Mersey. 

Mereka tak punya cara lain selain melewati jembatan yang menyeberangi sungai Mersey. Namun jalur itu rusak parah.

"Jembatan itu adalah mimpi buruk. Ketika jalan tol bermasalah, semua orang mencoba untuk memotongnya. Mereka tidak merawatnya. Jika Anda melewati jembatan, ada banyak lubang, Anda tidak akan percaya.,” Steve Ellis, warga  di dekat Church Green Berbicara kepada Manchester Evening News. 

Berikut selengkapnya Liputan6.com mengulas fenomena unik ini melansir dari Lad Bible, Jumat (17/3/2023).

Renovasi Jembatan Tetap Membuat Warga Desa Harus Membayar

Desa Unik Pakai Tarif Keluar Masuk
Penampakan jembatan yang kerap rusak di desa Warburton (Sumber: Google Street View)

Akhir-akhir ini, warga desa makin geram terkait dengan rencana untuk melakukan beberapa pekerjaan perbaikan di jembatan. Meskipun mungkin terlihat sebagai berita baik, perusahaan pemilik jembatan telah mengumumkan rencananya untuk menaikkan harga keluar masuk menjadi £1 (Rp 18 ribu)

Mereka berdalih uang itu untuk membantu mendanai proyek senilai £6,3 juta atau Rp 117 miliar. Meskipun akan ada diskon 50 persen untuk warga, beberapa masih tidak senang dengan kabar tersebut.

"Aku melewati jembatan setidaknya sekali sehari," lanjut Ellis. "Jika mereka menaikkannya menjadi satu pound, saya akan dikenakan biaya £4 atau £5 sehari. Semuanya meningkat.

"Mereka bilang tidak mampu merawatnya tapi omset jembatan itu pasti jutaan."

Rekan lokal, Syd Rasheed, mengatakan rencana itu konyol dan dia tidak mengerti mengapa penduduk harus membayar tagihan.

“Kami tahan dengan semua ketidaknyamanan lalu lintas dan sekarang kami akan ditampar dengan tarif yang lebih tinggi," katanya.

Ia menyebutkan bakal mengeluarkan Rp 745 ribu sebulan. Pasalnya angka itu tak terjangkau bagi warga desa yang ia sebut bukan desa berpenghasilan ke atas. 

Timbul Kontroversi Antara Pengembang dan Warga Sekitar

Desa Unik Pakai Tarif Keluar Masuk
Warga desa Warburton yang mengeluhkan tarif keluar masuk desa (Sumber: Men Media)

Perusahaan tersebut mengeluarkan pernyataan bahwa "selama penyelidikan publik 7 hari pada November 2022, MSCC mempersembahkan manfaat dari Rencana Investasi Berkelanjutan mereka dan Dewan Warrington dan Trafford bersama pihak-pihak berkepentingan lain dapat menyampaikan dasar keberatan mereka.

“Kami sedang menunggu keputusan Sekretaris Negara untuk Transportasi mengenai TWAO (Transport and Works Act Order) untuk langkah selanjutnya. Kami telah menerima umpan balik positif setelah konsultasi non-hukum kami, yang menunjukkan bahwa diperlukan peningkatan untuk memodernisasi fasilitas, memelihara jembatan, dan mengurangi waktu perjalanan,” ungkap perusahaan pengembang. 

Mereka percaya tol adalah cara terbaik untuk mendanai perbaikan ini dan biaya 12p saat ini tidak berubah sejak 1863, sehingga harus memasukkan pengenalan kewajiban PPN. Mereka yakin bahwa pengguna jembatan berhak mendapatkan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan abad ke-21, yang pada akhirnya akan mengurangi kemacetan, memperbaiki arus lalu lintas, dan meningkatkan mobilitas di wilayah tersebut.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya