Apa Hasil KMB? Ketahui Latar Belakang dan Siapa Saja yang Terlibat

Apa hasil KMB menjadi bagian dari sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia.

oleh Fitriyani Puspa Samodra diperbarui 26 Sep 2023, 11:52 WIB
Diterbitkan 26 Sep 2023, 08:30 WIB
Konferensi Meja Bundar
Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda 2 November 1949. (members.chello.nl)

Liputan6.com, Jakarta Apa hasil KMB menjadi bagian dari sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia. Konferensi Meja Bundar atau KMB dilaksanakan di Den Haag, Belanda pada 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949. Konferensi ini mempertemukan perwakilan Republik Indonesia Serikat (RIS), Belanda, dan Bijeenkomst voor Federaal Overleg (BFO), yang mewakili berbagai negara yang dibentuk oleh Belanda di kepulauan Indonesia.

Sebelum KMB, telah dilaksanakan tiga pertemuan tingkat tinggi antara Indonesia dan Belanda lainnya, yaitu  Perjanjian Linggarjati pada 1947, Perjanjian Renville pada 1948, dan Perjanjian Roem-Royen pada 1949. Semua pertemuan ini bertujuan untuk memperjuangkan kedaulatan Negara Indonesia pasca Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945.

Apa hasil KMB? Konferensi Meja bundar berakhir dengan kesediaan Belanda untuk menyerahkan kedaulatan kepada RIS. Berikut ulasan tentang apa hasil KMB yang Liputan6.com rangkum dari berbagai sumber, Selasa (26/9/2023).

Latar Belakang Konferensi Meja Bundar

Roem Royen
Perjanjian Roem-Roijen merupakan salah satu langkah penting dalam perjuangan diplomasi Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan Belanda. (Foto: anri.do.id)

Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 1945, terjadi konflik antara Indonesia dan Belanda karena Belanda ingin mempertahankan kendali atas wilayah Indonesia. Upaya damai melalui diplomasi telah dilakukan dengan beberapa perjanjian seperti Perjanjian Linggarjati pada tahun 1946, Perjanjian Renville pada tahun 1948, dan Perjanjian Roem-Royen pada tahun 1949. Namun, upaya-upaya ini tidak sepenuhnya berhasil dalam menyelesaikan konflik ini.

Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga menjadi faktor penting dalam penyelenggaraan KMB. PBB menekan Belanda untuk mencari penyelesaian damai dengan Indonesia dan memulihkan keadaan di Indonesia. PBB memaksa Belanda untuk berpartisipasi dalam Konferensi Meja Bundar sebagai bagian dari upaya internasional untuk menyelesaikan konflik tersebut.

KMB adalah upaya diplomasi untuk mengakhiri konflik antara Republik Indonesia Serikat (RIS) dan Belanda yang telah berlangsung selama beberapa tahun setelah kemerdekaan Indonesia. KMB menjadi titik terang dalam upaya mempertahankan kemerdekaan RI. konferensi ini juga merupakan hasil dari perjanjian Roem-Royen yang menginginkan penyelesaian damai antara kedua belah pihak. 

Tujuannya adalah menyelesaikan perselisihan secara adil dan secepat mungkin. Penyelesaian masalah berfokus pada penyerahan kedaulatan Indonesia kepada Negara Indonesia Serikat (NIS) sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah disepakati sebelumnya. Para pihak yang terlibat pun berharap agar KMB dapat dimulai pada Agustus 1949 dan diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat untuk mencapai hasil yang memuaskan.

Hasil Konferensi Meja Bundar

Konferensi Meja Bundar
Delegasi Belanda JH Maarseveen (kiri), delegasi BFO Sultan Hamid II (tengah), dan delegasi RI Mohammad Hatta (kanan), menandatangani hasil Konferensi Meja Bundar di Den Haag, 2 November 1949. (www.wikiwand.com)

Konferensi Meja Bundar berhasil mencapai kesepakatan yang mengakhiri konflik antara Indonesia dan Belanda. Berikut rincian hasil dari perundingan KMB.

1. Penyerahan Kedaulatan Penuh dari Belanda ke Republik Indonesia Serikat (RIS)

Salah satu hasil utama KMB adalah kesepakatan bahwa Belanda akan menyerahkan kedaulatan sepenuhnya atas Hindia Belanda kepada Republik Indonesia Serikat (RIS). Penyerahan kedaulatan ini bersifat final dan tidak dapat dicabut kembali. Batas waktu penyerahan kedaulatan ditetapkan selambat-lambatnya hingga tanggal 30 Desember 1949.

2. Penyelesaian Masalah Irian Barat:

KMB juga mencapai kesepakatan untuk masalah Irian Barat setelah satu tahun dari penyerahan kedaulatan. Ini berarti bahwa status Irian Barat akan ditentukan dalam waktu yang lebih lanjut, setelah Indonesia memperoleh kedaulatannya sepenuhnya. Selain itu, RIS dan Kerajaan Belanda terikat dalam hubungan Uni Indonesia-Belanda yang akan dikepalai oleh Ratu Belanda.

3. Pengembalian Kapal Perang Belanda

Kesepakatan KMB mencakup pengembalian kapal-kapal perang Belanda dari Indonesia. Namun, ada catatan bahwa beberapa kapal perang kecil (korvet) akan diserahkan kepada RIS.

4. Pemilihan Presiden RIS

Untuk melanjutkan implementasi hasil KMB, diadakan pemilihan Presiden RIS pada tanggal 16 Desember 1949. Dalam pemilihan tersebut, Ir. Soekarno terpilih sebagai Presiden RIS dan dilantik pada tanggal 17 Desember 1949.

5. Acara Penyerahan Kedaulatan

Berkat KMB, Indonesia akhirnya mendapatkan kedaulatannya kembali. Acara penyerahan kedaulatan ini berlangsung pada tanggal 27 Desember 1949. Penandatanganan naskah penyerahan kedaulatan dilakukan di dua kota berbeda, yakni Amsterdam dan Jakarta.

6. Penandatanganan Naskah Penyerahan Kedaulatan

Naskah penyerahan kedaulatan ditandatangani oleh Ratu Juliana dari Belanda dan Mohammad Hatta dari Indonesia di Amsterdam. Sementara itu, di Jakarta, naskah penyerahan kedaulatan ditandatangani oleh AHJ Lovink dari Belanda dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX dari Indonesia.

Pihak yang Terlibat dalam Konferensi Meja bundar

Ilustrasi bendera Indonesia, Merah Putih.
Ilustrasi bendera Indonesia, Merah Putih. (Image by Mufid Majnun from Pixabay )

Konferensi Meja Bundar (KMB) melibatkan beberapa pihak yang terdiri dari perwakilan Indonesia, perwakilan pihak BFO (Bijeenkomst voor Federal Overleg), delegasi Belanda, dan perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Berikut adalah 13 tokoh yang terlibat dalam KMB:

Perwakilan Indonesia

Mohammad Hatta: Pemimpin delegasi Indonesia.

Muhammad Roem: Wakil pimpinan delegasi Indonesia.

Prof. Dr. Soepomo: Anggota KMB.

Ali Sastroamidjojo: Anggota KMB.

Dr. Johannes Leimena: Anggota KMB.

Kolonel TB Simatupang: Anggota KMB.

Suyono Hadinoto: Anggota KMB.

Dr. Sumitro Djojohadikusumo: Anggota KMB.

Abdul Karim Pringgodigdo: Anggota KMB.

Dr. Muwardi: Anggota KMB.

Perwakilan BFO (Bijeenkomst voor Federal Overleg)

Sultan Hamid II: Pimpinan delegasi BFO. BFO merupakan kumpulan negara federal yang dibentuk oleh Belanda di Indonesia.

Perwakilan Belanda

Johannes Henricus van Maarseveen: Menteri Wilayah Seberang Laut Belanda dan pemimpin delegasi Belanda.

Perwakilan PBB

Tom Critchley: Perwakilan Komisi PBB untuk Indonesia atau United Nations Commission for Indonesia (UNCI).

 

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya