Jakarta Informal Meeting Bertujuan untuk Apa? Ketahui Pula Sejarahnya

Liputan6.com, Jakarta Jakarta Informal Meeting atau JIM bertujuan untuk apa merupakan pertanyaan yang kerap muncul dalam pendidikan sejarah di sekolah. Jakarta Informal Meeting adalah upaya bangsa Indonesia dalam ikut serta dalam menjaga perdamaian dunia terutama di kawasan Asia Tenggara.

Jakarta Informal Meeting sendiri diadakan di Bogor pada 5-28 Juli 1988 dan Jakarta pada 19-21 Februari 1989 silam. Jakarta Informal Meeting bertujuan untuk mewujudkan perdamaian atau menyelesaikan konflik bersenjata antara dua negara bertetangga di Semenanjung Indocina, Kamboja dan Vietnam.

Secara singkat, pertemuan Jakarta Informal Meeting ini bertujuan untuk menyelesaikan konflik Kamboja. Jakarta Informal Meeting sendiri dihadiri oleh 6 Menlu ASEAN, Menlu Vietnam, dan kelompok yang bertikai di Kamboja.

Agar lebih paham, berikut Liputan6.com ulas mengenai Jakarta Informal Meeting bertujuan untuk apa dan sejarah terbentuknya yang telah dirangkum dari berbagai sumber, Minggu (22/10/2023).

Jakarta Informal Meerting merupakan upaya bangsa Indonesia dalam ikut serta dalam menjaga perdamaian dunia terutama di kawasan Asia Tenggara. Definisi lain, Jakarta Informal Meeting merupakan sebuah pertemuan yang diadakan oleh Indonesia dalam rangka untuk menyelesaikan sebuah konflik. Pertemuan ini diadakan di Bogor pada 5-28 Juli 1988 dan Jakarta pada 19-21 Februari 1989 silam. Jakarta Informal Meeting sendiri dihadiri oleh 6 Menlu ASEAN, Menlu Vietnam, dan kelompok yang bertikai di Kamboja.

Jakarta Informal Meeting bertujuan untuk mewujudkan perdamaian atau menyelesaikan konflik bersenjata antara dua negara bertetangga di Semenanjung Indocina, Kamboja dan Vietnam. Secara singkat, pertemuan Jakarta Informal Meeting ini bertujuan untuk menyelesaikan konflik Kamboja.

Hasil dari pertemuan Jakarta Informal Meeting adalah sebagai berikut ini:

1. Penarikan pasukan Vietnam dari Kamboja paling lambat tanggal 30 Desember 1989.
2. Akan dibentuk pemerintahan yang mengikutsertakan keempat kelompok yang bertikai di Kamboja.

Setelah melakukan pertemuan Jakarta Informal Meeting dan melakukan diskusi, akhirnya masalah Kamboja dapat diselesaikan berdasarkan Perjanjian Paris pada tanggal 23 Oktober 1991.

Pelaksanaan Jakarta Informal Meeting dilatarbelakangi oleh adanya peristiwa penggulingan kekuasaan pemerintah yang terjadi di Kamboja. Peristiwa itu terjadi saat perang antara Kamboja dengan Vietnam masih berlangsung. Konflik itu mendorong Indonesia untuk berpartisipasi dalam proses penyelesaiannya. 

Perang besar yang terjadi antara Kamboja dan Vietnam selama bertahun-tahun menyebabkan banyaknya korban jiwa. Konflik antara Kamboja dan Vietnam dipicu oleh pergolakan dan besarnya ketegangan politik dalam negeri.

Perang antara Republik Sosialis Vietnam melawan Pemerintah Demokratik Kamboja berlangsung sejak tahun 1975. Puncak penyerangan Vietnam terhadap Pemerintahan Demokratik Kamboja terjadi pada 25 Desember 1978 yang berhasil menjatuhkan pemerintahan Pol Pot.

Berawal ketika terjadi pergantian pemerintahan dari Lon Nol ke rezim Khmer Merah yang dipimpin oleh Pol Pot. Pemerintahan Pol Pot memiliki program menjadikan negara Kamboja sebagai negara agraris. Tetapi program tersebut tidak berhasil sehingga menyebabkan kelaparan dan wabah penyakit serta pembantaian massal oleh rezim Khmer Merah.

Hal tersebut mengakibatkan pembantaian warga keturunan Vietnam di Kamboja yang akhirnya membuat Vietnam menyerang Kamboja dengan tujuan untuk menghentikan pembantaian tersebut. Vietnam mengirim 150.000 tentara untuk menyerang Kamboja dan berhasil menjatuhkan pemerintahan Khmer Merah. Lalu dilakukan pengangkatan pemimpin Kamboja dibawah kekuasaan Vietnam yaitu Heng Samrin. Sejak itu, terjadi perang saudara antara kelompok bersenjata di Kamboja dan pemerintahan yang didukung oleh pasukan Vietnam.

Perang antara Kamboja dan Vietnam mengakibatkan terancamnya keamanan politik di kawasan asia tenggara. Konflik di Kamboja yang berkepanjangan membuat negara-negara di asia tenggara yang bergabung dalam ASEAN mendukung dan mempercayai Indonesia sebagai penengah dalam menyelesaikan proses perdamaian di Kamboja.

Pemerintahan Indonesia yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri yaitu Prof Dr. Mochtar Kusumaatmadja terus berusaha untuk kemungkinan terjadinya proses perdamaian di Kamboja. Akhirnya pada tahun 1988, pemerintah Indonesia dibawah pimpinan Menteri Luar Negeri yaitu Ali Alatas berhasil menyelenggarakan pertemuan antara pihak-pihak yang bertikai di Kamboja. Dikenal dengan Jakarta Informal Meeting atau JIM.

Pertemuan Jakarta Informal Meeting sendiri diadakan sebanyak dua kali, yakni pada 5-28 Juli 1988 di Bogor dan pada 19-21 Februari 1989 di Jakarta. Pada pertemuan pertama, Jakarta Informal Meeting ditujukan untuk memediasi kubu-kubu yang bertikai di Kamboja. Sedangkan pada pertamuan kedua, Jakarta Informal Meeting dihadiri oleh 6 Menlu ASEAN, Menlu Vietnam, dan kelompok yang bertikai di Kamboja.

Pertemuan Informal untuk Kamboja I dan II hingga titik terang penyelesaian konflik melalui Konferensi Paris mengenai Kamboja II, akhirnya berhasil a membantu penyelesaian konflik Kamboja, berbagai negara mengakui peranan Indonesia sebagai mediator sangat signifikan. Pengakuan atas Indonesia ini tentunya tidak lepas dari peran yang dimainkan oleh para aktor-aktor negara melalui diplomasinya.

Dalam kaitan ini, terdapat dua nama yang patut mendapatkan apresiasi atas kerja kerasnya mewujudkan perdamaian di Kamboja, mereka adalah Menteri Luar Negeri Mochtar Kusumaatmadja (1983-1988) dan Menteri Luar Negeri Ali Alatas (1988-1998). Para pelaku hubungan politik luar negeri Indonesia ini telah diakui kepiawaiannya oleh dunia internasional. Atas upayanya ini, Ali Alatas diangkat menjadi co-chairman pada Paris International Conference on Cambodia bersama Menteri Luar Negeri Prancis, Ronald Dumas.