Mengenal Kepala Negara Brunei Darussalam, Negara dengan Sistem Monarki Absolut

Simak juga sejarah terbentuknya Negara Brunei Darussalam.

oleh Woro Anjar Verianty diperbarui 14 Agu 2024, 12:45 WIB
Diterbitkan 14 Agu 2024, 12:45 WIB
Brunei Berlakukan Hukum Rajam LGBT Mulai Hari Ini
Sultan Hassanal Bolkiah menyampaikan pidato dalam sebuah acara di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, Rabu (3/4). Mulai hari ini, Kerajaan Brunei Darussalam resmi memberlakukan hukum rajam hingga tewas terhadap pelaku gay (sesama laki-laki). (AFP)

Liputan6.com, Jakarta Mengenal kepala negara Brunei Darussalam menawarkan wawasan menarik tentang sistem pemerintahan yang unik dan bersejarah. Dalam artikel ini, kita akan menjelajahi lebih dalam tentang sosok yang memegang peran sebagai kepala negara Brunei Darussalam. Dengan sistem pemerintahan monarki absolut yang jarang ditemui, Brunei Darussalam memiliki keunikan tersendiri dalam hal kepemimpinan dan struktur politiknya.

Kepala negara Brunei Darussalam saat ini adalah Sultan Hassanal Bolkiah, yang telah memimpin negara ini sejak 1967. Peran Sultan Hassanal Bolkiah sebagai kepala negara Brunei Darussalam mencakup tidak hanya jabatan kepala negara tetapi juga sebagai perdana menteri, menjadikannya sebagai figur sentral dalam politik dan pemerintahan negara ini.

Banyak yang penasaran tentang bagaimana kepala negara Brunei Darussalam mempengaruhi kebijakan dan kehidupan sehari-hari di negara kecil yang kaya ini. Kita akan mengulik lebih lanjut tentang peran dan tanggung jawab yang diemban oleh kepala negara Brunei Darussalam serta bagaimana sistem monarki absolut ini berdampak pada sejarah dan kemajuan Brunei.

Berikut penjelasan lengkap yang telah Liputan6.com rangkum dari berbagai sumber, pada Rabu (14/8).

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.


Mengenal Brunei Darussalam

Brunei Berlakukan Hukum Rajam LGBT Mulai Hari Ini
Sultan Hassanal Bolkiah pergi usai menyampaikan pidato dalam sebuah acara di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, Rabu (3/4). Hukum syariah baru Kerajaan Brunei Darussalam mendapat protes keras dari sejumlah komunitas LGBT di dunia. (AFP)

Brunei Darussalam adalah sebuah negara kecil yang terletak di Asia Tenggara dengan luas wilayah sekitar 5.765 km². Meskipun memiliki ukuran wilayah yang relatif kecil, Brunei dikenal sebagai salah satu negara terkaya di kawasan ini. Keberhasilan ekonomi Brunei sebagian besar didorong oleh penambangan minyak dan gas yang merupakan komoditas ekspor utama negara ini. Selain minyak bumi, Brunei juga mengekspor produk dari sektor perkebunan, seperti karet dan lada.

Secara geografis, Brunei terletak di bagian utara pulau Kalimantan, berbatasan langsung dengan wilayah timur negara Malaysia. Negara ini terbagi menjadi dua wilayah utama: wilayah timur dan wilayah barat. Ibu kota Brunei adalah Bandar Seri Begawan, yang juga merupakan pusat kegiatan pemerintahan dan administrasi negara.

Brunei memiliki iklim tropis yang lembab dengan suhu rata-rata sekitar 27,8°C. Negara ini mengalami musim hujan dari bulan Mei hingga Desember, sementara musim kemarau berlangsung dari Januari hingga April. Dengan profil iklim yang seperti ini, Brunei memiliki kondisi cuaca yang cukup stabil sepanjang tahun.

Profil negara Brunei Darussalam adalah sebagai berikut:

  • Nama Negara: Brunei Darussalam
  • Ibu Kota: Bandar Seri Begawan
  • Bahasa: Melayu, Inggris
  • Mata Uang: Brunei Dollar (BND)
  • Luas Wilayah: 5.765 km²
  • Hari Kemerdekaan: 1 Januari 1984, diperingati setiap 23 Februari
  • Lagu Nasional: "Alloh Peliharakan Sultan"
  • Bentuk Pemerintahan: Monarki Absolut (Kesultanan Islam)
  • Kepala Negara: Sultan
  • Kepala Pemerintahan: Perdana Menteri
  • Bendera: Memiliki lambang negara di bagian tengah dengan latar belakang warna kuning dan garis hitam serta putih di bidang bendera.

Bentuk pemerintahan Brunei adalah monarki absolut, di mana Sultan memegang peran sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Dalam sistem ini, Sultan menggabungkan kekuasaan eksekutif dan legislatif, menjadikannya sebagai pusat kekuasaan utama di negara tersebut.


Sejarah Brunei Darussalam

Brunei Darussalam memiliki sejarah panjang yang dimulai sejak abad ke-7 atau ke-8, ketika sebuah kerajaan kuno yang dikenal sebagai Po-ni muncul di muara Sungai Brunei. Kerajaan ini menguasai wilayah yang meliputi Sabah, Brunei, dan Sarawak, serta menjadi pusat perdagangan yang penting dengan China. Pada awal abad ke-9, kerajaan ini ditaklukkan oleh Kerajaan Sriwijaya yang berpusat di Sumatra dan kemudian menjadi vazal Kerajaan Majapahit di Jawa. Nama Brunei tercatat dalam Negarakertagama sebagai daerah bawahan Majapahit, tetapi setelah kematian Hayam Wuruk, Brunei berhasil merdeka kembali dan menjadi pusat perdagangan penting.

Pada abad ke-15, Kerajaan Malaka di bawah pemerintahan Parameswara mengambil alih perdagangan Brunei, memperkenalkan agama Islam melalui pedagangnya. Setelah kejatuhan Malaka oleh Portugis pada tahun 1511, Sultan Brunei mengambil alih kepemimpinan Islam dan memimpin Kesultanan Brunei menuju masa kejayaannya dari abad ke-15 hingga abad ke-17. Sultan Bolkiah (1473-1521) memperluas kekuasaan Brunei ke seluruh pulau Borneo dan Filipina utara, serta pernah menaklukkan Manila.

Namun, persengketaan internal dan pengaruh penjajah Eropa menyebabkan kemunduran Brunei. Pada tahun 1658, Sultan Brunei memberikan sebagian wilayah timur laut Kalimantan kepada Sultan Sulu sebagai penghargaan. Perselisihan internal dan pengaruh Eropa menggugat ekonomi Brunei dan menyebabkan kemunduran.

Pada tahun 1839, James Brooke dari Inggris menyerang Brunei dan menguasai Serawak, sementara Brunei kehilangan kekuasaannya atas wilayah tersebut. Brooke kemudian menjadi Raja Sarawak dan pada 19 Desember 1846, pulau Labuan diserahkan kepadanya. Secara bertahap, wilayah Brunei jatuh ke tangan Inggris melalui perusahaan-perusahaan dagang hingga Brunei menjadi protektorat Inggris pada tahun 1888, dengan kekuasaan eksekutif dipindahkan kepada seorang residen Britania pada tahun 1906.

Pada tahun 1959, Brunei mendeklarasikan pemerintahan sendiri, meskipun urusan luar negeri, keamanan, dan pertahanan tetap di bawah tanggung jawab Inggris. Upaya pembentukan badan perundangan pada tahun 1962 gagal karena pemberontakan oleh Partai Rakyat Brunei. Brunei juga menolak bergabung dengan Malaysia pada awal 1960-an dan memilih untuk merdeka.

Pada tahun 1967, Sultan Omar Ali Saifuddien III turun takhta dan digantikan oleh putranya, Sultan Hassanal Bolkiah. Sultan Hassanal Bolkiah memimpin Brunei hingga saat ini dan pada tahun 1979 menandatangani Perjanjian Kerjasama dan Persahabatan dengan Britania Raya. Brunei mencapai kemerdekaan penuh pada 1 Januari 1984.

Saat ini, Brunei memiliki wilayah yang lebih kecil dibandingkan masa lalu, dengan batasan yang jelas dengan Serawak di sebelah barat dan timur serta Laut Tiongkok Selatan di utara.

 

Sejarah Kepala Negara Brunei Darussalam

Sejarah kepemimpinan Brunei Darussalam dimulai sejak berdirinya kerajaan pada tahun 1363 M. Berikut adalah daftar raja-raja yang telah memimpin Brunei dari masa ke masa, menggambarkan perjalanan panjang monarki di negara kecil namun kaya ini:

Sultan Muhammad Shah (1383 - 1402)

Sultan Muhammad Shah adalah salah satu penguasa awal Brunei yang memimpin pada akhir abad ke-14, membentuk fondasi awal kerajaan.

Sultan Ahmad (1408 - 1425)

Memerintah pada awal abad ke-15, Sultan Ahmad melanjutkan kepemimpinan dan pengembangan kerajaan.

Sultan Syarif Ali (1425 - 1432)

Sultan Syarif Ali dikenal atas upayanya dalam memperkuat dan mengembangkan kesultanan Brunei.

Sultan Sulaiman (1432 - 1485)

Sultan Sulaiman memimpin selama lebih dari lima dekade, memperkuat kekuasaan dan stabilitas kerajaan.

Sultan Bolkiah (1485 - 1524)

Dikenal sebagai salah satu sultan terkemuka, Sultan Bolkiah dikenal atas kejayaan dan perluasan wilayah Brunei.

Sultan Abdul Kahar (1524 - 1530)

Kepemimpinan Sultan Abdul Kahar berlangsung selama enam tahun, melanjutkan warisan kesultanan.

Sultan Saiful Rizal (1533 - 1581)

Sultan Saiful Rizal adalah penguasa yang memerintah pada abad ke-16 dan mempengaruhi perkembangan kerajaan.

Sultan Shah Brunei (1581 - 1582)

Memimpin dalam periode singkat sebelum digantikan oleh penguasa berikutnya.

Sultan Muhammad Hasan (1582 - 1598)

Sultan Muhammad Hasan memerintah pada akhir abad ke-16 hingga akhir abad ke-16.

Sultan Abdul Jalilul Akbar (1598 - 1659)

Memimpin Brunei selama lebih dari enam dekade, Sultan Abdul Jalilul Akbar adalah salah satu penguasa yang paling lama menjabat.

Sultan Abdul Jalilul Jabbar (1659 - 1660)

Sultan Abdul Jalilul Jabbar memerintah dalam periode singkat pada akhir abad ke-17.

Sultan Haji Muhammad Ali (1660 - 1661)

Memimpin Brunei selama setahun, melanjutkan kepemimpinan kesultanan.

Sultan Abdul Hakkul Mubin (1661 - 1673)

Sultan Abdul Hakkul Mubin memerintah pada pertengahan abad ke-17, mengelola tantangan yang dihadapi kerajaan.

Sultan Muhyiddin (1673 - 1690)

Sultan Muhyiddin memimpin Brunei selama lebih dari satu setengah dekade.

Sultan Nasruddin (1690 - 1710)

Memerintah pada akhir abad ke-17 hingga awal abad ke-18, Sultan Nasruddin memperkuat pemerintahan.

Sultan Husin Kamaluddin (1710 - 1730) (1737 - 1740)

Memerintah dalam dua periode, Sultan Husin Kamaluddin memainkan peran penting dalam sejarah Brunei.

Sultan Muhammad Alauddin (1730 - 1737)

Sultan Muhammad Alauddin memimpin pada awal abad ke-18 sebelum digantikan oleh Sultan Husin Kamaluddin.

Sultan Omar Ali Saifuddien I (1740 - 1795)

Salah satu sultan yang sangat berpengaruh, Sultan Omar Ali Saifuddien I memerintah selama lebih dari lima dekade, membangun fondasi kekuatan Brunei.

Sultan Muhammad Tajuddin (1795 - 1804) (1804 - 1807)

Sultan Muhammad Tajuddin memerintah dalam dua periode terpisah selama akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19.

Sultan Muhammad Jamalul Alam I (1804)

Memerintah dalam waktu singkat pada awal abad ke-19.

Sultan Muhammad Kanzul Alam (1807 - 1826)

Sultan Muhammad Kanzul Alam memerintah selama hampir dua dekade awal abad ke-19.

Sultan Muhammad Alam (1826 - 1828)

Memimpin Brunei dalam periode singkat pada awal abad ke-19.

Sultan Omar Ali Saifuddin II (1828 - 1852)

Sultan Omar Ali Saifuddin II adalah penguasa penting yang memperkuat posisi Brunei selama pertengahan abad ke-19.

Sultan Abdul Momin (1852 - 1885)

Memerintah Brunei selama lebih dari tiga dekade, Sultan Abdul Momin memainkan peran kunci dalam perkembangan kerajaan.

Sultan Hashim Jalilul Alam Aqamaddin (1885 - 1906)

Sultan Hashim Jalilul Alam Aqamaddin memimpin Brunei selama akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20.

Sultan Muhammad Jamalul Alam II (1906 - 1924)

Sultan Muhammad Jamalul Alam II memerintah dalam periode yang penting bagi modernisasi Brunei.

Sultan Ahmad Tajuddin (1924 - 1950)

Sultan Ahmad Tajuddin memimpin Brunei selama paruh pertama abad ke-20, mengelola tantangan zaman kolonial.

Sultan Omar 'Ali Saifuddien III (1950 - 1967)

Sultan Omar 'Ali Saifuddien III dikenal atas peranannya dalam mempersiapkan Brunei menuju kemerdekaan.

Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah (1967 - kini)

Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah adalah penguasa saat ini, memimpin Brunei sejak tahun 1967 dan berperan besar dalam pembangunan dan kemajuan negara.

Kepemimpinan para sultan ini telah membentuk sejarah dan identitas Brunei Darussalam, menciptakan warisan yang mendalam dan berpengaruh hingga saat ini.

Lanjutkan Membaca ↓

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya