Pria Korea Selatan Ini Sengaja Gemukkan Badan Tak Mau Wajib Militer, Berakhir Tragis

Liputan6.com, Jakarta Beberapa negara punya aturan khusus warganya untuk wajib militer. Salah satunya Korea Selatan, yang mewajibkan semua pria sehat berusia 18–35 tahun menjalani wajib militer atau wamil. Namun, baru-baru ini seorang pria berusia 26 tahun dijatuhi hukuman penjara karena mencoba menghindari wamil dengan menggemukkan badan.  

Dilansir Liputan6.com dari Oddity Central, Rabu (4/12/2024), pria tersebut dinyatakan bersalah setelah pihak berwenang menemukan bukti bahwa dia sengaja menggandakan asupan makanan untuk menambah berat badannya. Usahanya membuat tubuhnya dinyatakan tidak layak secara fisik untuk wamil. Namun, langkah ini justru membawanya pada hukuman penjara satu tahun.  

Kasus ini mencuat kembali di tengah situasi darurat wajib militer yang diumumkan Presiden Yoon Suk Yeol pada 3 Desember 2024.

Aturan wamil yang ketat sering kali memicu protes hingga tindakan ekstrem, seperti yang dilakukan pria ini. Dokumen pengadilan menunjukkan, pria tersebut awalnya memenuhi syarat untuk wamil pada 2017. Namun, dengan berat 102,3 kilogram dan indeks massa tubuh 35,8 pada 2023, ia dinyatakan tidak layak. Upayanya yang dinilai sebagai kecurangan membuat pihak berwenang menjatuhkan hukuman tegas.  

Pemuda berusia 26 tahun ini sengaja menggandakan porsi makan dan mengonsumsi banyak air sebelum pemeriksaan fisik. Strategi ini didesain bersama seorang teman yang kini juga menjadi terdakwa dalam kasus yang sama. "Saya tidak pernah menyangka dia benar-benar akan melakukan rencana ini," ujar teman tersebut dalam persidangan.  

Pria itu mengikuti diet ketat untuk memastikan tubuhnya mencapai berat yang dinyatakan tidak layak untuk wamil. Indeks massa tubuh yang tinggi menjadi alasan utama penolakannya. Namun, pihak berwenang mencurigai kenaikan berat badannya yang tidak wajar dan memulai penyelidikan.  

Hasil investigasi mengungkap bukti bahwa rencana ini sengaja dibuat untuk menghindari dinas militer. Akibatnya, pria ini dijatuhi hukuman satu tahun penjara dengan masa percobaan dua tahun.  

Presiden Yoon Suk Yeol baru saja mengumumkan status darurat militer pada 3 Desember 2024. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap ancaman situasi politik dalam negeri. Oposisi yang dianggap mendukung Korea Utara disebut menjadi ancaman serius bagi pemerintah.  

Langkah ini menuai perhatian internasional, terutama terkait pengaruhnya pada bidang pariwisata dan demokrasi di Korsel. Keputusan darurat ini kembali menyoroti pentingnya wamil bagi keamanan nasional. Ancaman yang terus-menerus dari Korea Utara membuat kebijakan ini tetap menjadi prioritas negara.  

Wajib militer di Korea Selatan memiliki sejarah panjang sejak konflik dengan Korea Utara pada 1950. Ketegangan yang tak kunjung usai membuat negara ini terus menjaga kesiapan militernya. Gencatan senjata pada 1953 tidak pernah diikuti oleh perjanjian damai, sehingga ancaman tetap ada.  

Ancaman nuklir dari Korea Utara menjadi alasan utama kebijakan wamil diberlakukan secara ketat. Pria yang sehat dan berusia produktif diwajibkan menjalani dinas militer setidaknya selama 21 bulan. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan keamanan Korsel di tengah konflik yang kompleks.  

Namun, kewajiban ini sering menimbulkan kontroversi, terutama di kalangan generasi muda. Banyak yang merasa beban ini tidak adil, apalagi di era modern yang menawarkan banyak peluang karier di luar militer.  

Kasus pria yang menggemukkan badan ini bukanlah yang pertama di Korea Selatan. Banyak individu yang mencoba menghindari wamil dengan berbagai cara, mulai dari klaim kesehatan hingga pindah kewarganegaraan. Namun, risiko hukuman penjara tetap membayangi mereka yang terbukti bersalah.  

Pengadilan Korea Selatan memberikan hukuman yang lebih ringan kepada pria ini karena ia mengakui kesalahannya. "Kami mempertimbangkan fakta bahwa terdakwa tidak memiliki catatan kriminal dan berjanji untuk menjalani wamil," kata pihak pengadilan. Temannya juga hanya dijatuhi hukuman enam bulan penjara dengan masa percobaan.  

Upaya untuk menghindari wamil sering kali memicu debat publik di Korsel. Banyak yang mendukung aturan ini sebagai bentuk keadilan bagi semua warga, sementara yang lain mengkritik sistem yang dianggap terlalu kaku.