Pejabat Tinggi Kepresidenan Korea Selatan Mundur Massal sebagai Bentuk Tanggung Jawab, Buntut Pernyataan Darurat Militer

Liputan6.com, Jakarta Pengumuman darurat militer oleh Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol memicu krisis politik besar di Seoul. Dalam waktu singkat, deklarasi tersebut menuai kecaman dan ditentang oleh Majelis Nasional. Meski sudah dicabut, dampak kebijakan itu berujung pada gelombang pengunduran diri pejabat senior.

Langkah mendadak ini diambil setelah tudingan keras dari oposisi terhadap pemerintahan Yoon. Mereka menyebut langkah darurat militer sebagai ancaman bagi demokrasi Korea Selatan. Kini, desakan agar Yoon mundur dari jabatannya terus menggema.

Dinamika politik yang penuh gejolak ini juga mendapat sorotan internasional. AS dan negara lain menyerukan penyelesaian damai di tengah tekanan domestik yang kian meningkat.

Pada malam 3 Desember 2024, Presiden Yoon Suk Yeol mendeklarasikan darurat militer dengan alasan melindungi bangsa dari “kekuatan anti-negara.” Ia menuding oposisi sebagai biang keladi lumpuhnya fungsi pemerintah. Namun, langkah ini segera memicu kritik tajam dari dalam negeri.

Majelis Nasional dengan tegas menolak keputusan Yoon dalam pemungutan suara darurat. Desakan kuat ini akhirnya membuat Yoon mencabut pernyataan darurat militer enam jam setelah diumumkan.

Pengumuman darurat militer diikuti oleh pengunduran diri massal pejabat tinggi. Kepala Staf Kepresidenan Chung Jin-suk, Penasihat Keamanan Shin Won-sik, dan tujuh pembantu senior lainnya mengajukan mundur pada 4 Desember 2024. Langkah ini menunjukkan hilangnya kepercayaan dalam lingkaran dalam Presiden Yoon.

Pengunduran diri ini terjadi setelah pemerintahannya dianggap gagal mengelola krisis. Oposisi juga menuntut pertanggungjawaban terhadap kebijakan yang dianggap merusak demokrasi.

Partai oposisi utama di Korea Selatan, Partai Demokrat, melayangkan kritik tajam terhadap Yoon. Mereka menyebut tindakan darurat militer sebagai ancaman serius bagi sistem demokrasi. Beberapa anggota parlemen bahkan mengancam akan mengajukan mosi pemakzulan.

Selain itu, seruan mogok massal oleh serikat buruh turut meningkatkan tekanan politik terhadap pemerintahan Yoon. Protes di jalanan Seoul semakin memperburuk situasi.

Langkah kontroversial ini menarik perhatian dunia internasional. AS, salah satu sekutu utama Korea Selatan, menyampaikan kekhawatiran mendalam. Juru bicara Gedung Putih menegaskan bahwa setiap perselisihan politik harus diselesaikan secara damai.

Negara-negara lain seperti Tiongkok dan Rusia juga ikut memantau situasi. Kekhawatiran mengenai stabilitas di wilayah Asia Timur turut menjadi sorotan global.

Masa depan Presiden Yoon Suk Yeol berada di ujung tanduk. Dengan popularitas yang terus merosot, oposisi semakin mendesaknya untuk mundur. Mereka menyebut langkah pemakzulan sebagai opsi terakhir jika Yoon tidak mengundurkan diri secara sukarela.

Parlemen yang didominasi oposisi semakin memperkuat tekanan ini. Jika mosi pemakzulan diajukan, Yoon bisa menjadi presiden Korea Selatan kedua yang diberhentikan sebelum masa jabatan berakhir.

Presiden Yoon Suk Yeol menyatakan darurat militer untuk melindungi negara dari ancaman yang disebut sebagai “kekuatan anti-negara” dan oposisi yang menghambat fungsi pemerintahan.

Pengunduran diri tersebut terjadi sebagai bentuk protes terhadap keputusan darurat militer yang dianggap kontroversial dan salah urus oleh pemerintahan Yoon.

AS dan negara lain menyatakan kekhawatiran mendalam dan menyerukan penyelesaian politik secara damai untuk menghindari eskalasi konflik.