Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol Resmi Ditangkap Tim Investigasi Korupsi

Liputan6.com, Jakarta Pada Rabu, 15 Januari 2025, Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol resmi ditangkap oleh Tim Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO). Penangkapan ini terkait dengan pengumuman darurat militer yang kontroversial pada Desember 2024 lalu. Momen ini menandai titik balik dramatis dalam perjalanan politik Korea Selatan, di mana seorang presiden yang sedang menjabat dihadapkan pada tuduhan berat.

Proses penangkapan Yoon tidak berjalan mulus. Kediamannya di Yongsan, pusat Seoul, berubah menjadi medan ketegangan ketika ratusan penyidik dan petugas keamanan berkumpul sejak dini hari. Dengan kawat berduri dan barikade yang dipasang, lokasi tersebut sempat dijuluki sebagai “benteng” oleh oposisi. Namun, akhirnya Yoon menyerahkan diri untuk mencegah potensi konflik.

Pada malam 3 Desember 2024, Yoon Suk Yeol mengejutkan publik dengan mengumumkan darurat militer. Langkah ini diambil dengan alasan adanya ancaman dari oposisi pro-komunis yang diduga berhubungan dengan Korea Utara.

Namun, pengumuman tersebut segera mendapat kecaman luas. Oposisi dan bahkan sebagian anggota partainya sendiri menganggap langkah tersebut sebagai penyalahgunaan kekuasaan.

Sehari setelah pengumuman darurat militer, parlemen Korea Selatan menggelar sidang luar biasa. Sebanyak 192 anggota legislatif secara bulat menolak status darurat militer dengan suara mutlak 192-0. Meskipun keputusan ini langsung mencabut status darurat militer, situasi tetap memanas karena Menteri Pertahanan awalnya enggan mencabut perintah tersebut.

Di tengah tekanan politik yang semakin besar, pada pukul 4:30 KST, Yoon akhirnya mencabut status darurat militer melalui rapat kabinet.

Pada dini hari 15 Januari 2025, ratusan penyidik dan polisi mengepung kediaman Yoon. Kawasan tersebut dipenuhi oleh pendukung Yoon yang meneriakkan “surat perintah ilegal”. Beberapa anggota Partai Kekuatan Rakyat juga mencoba menghalangi proses penangkapan.

Menurut laporan, upaya penangkapan sempat diwarnai adu dorong antara polisi dan Dinas Keamanan Presiden (PSS). Bahkan, penyidik terpaksa menggunakan tangga untuk memasuki kediaman yang telah dipasangi kawat berduri.

Penangkapan ini membuka babak baru dalam krisis politik Korea Selatan. Berdasarkan hukum, Yoon dapat ditahan hingga 48 jam sebelum surat perintah tambahan diajukan. Sidang pemakzulan juga diperkirakan akan menjadi sorotan, terutama dengan absennya Yoon selama persidangan awal.

A: Yoon ditangkap atas tuduhan pemberontakan dan penyalahgunaan kekuasaan terkait pengumuman darurat militer pada 3 Desember 2024.

A: Proses penangkapan diwarnai adu dorong antara polisi dan pasukan pengamanan presiden, serta protes dari pendukung Yoon di sekitar kediamannya.

A: Penangkapan Yoon berpotensi mengguncang stabilitas politik Korea Selatan dan memengaruhi pandangan publik terhadap Partai Kekuatan Rakyat.

A: Yoon dapat ditahan hingga 48 jam, dan penyelidik harus mengajukan surat perintah baru untuk memperpanjang penahanannya.