Jokowi Berharap Program Nawa Cita Diakomodir Banggar

Jokowi mengaku telah menemui sejumlah fraksi selaku pemilik hak budgeting atau penganggaran.

oleh Andi Muttya Keteng diperbarui 03 Sep 2014, 01:19 WIB
Diterbitkan 03 Sep 2014, 01:19 WIB
Jokowi 1
Jokowi (Liputan6.com/Andrian Martinus Tunay)

Liputan6.com, Jakarta - Partai pengusung Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) Rabu 3 Agustus besok dijadwalkan menyampaikan visi misi di hadapan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. Pemaparan visi misi itu terkait rencana memasukkan 9 program ke dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015.

Maka itu, presiden terpilih Jokowi berharap 9 program Nawa Cita Jokowi-JK itu dapat diakomodir dalam APBN 2015.

"Mudah-mudahan kita diakomodir," ucap pria yang masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta itu di Rumah Transisi, Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (2/9/2014).

Jokowi mengaku telah menemui sejumlah fraksi selaku pemilik hak budgeting atau penganggaran. Ia berharap programnya dapat disandingkan dengan program pemerintahan yang masih berjalan saat ini --yang dijadikan landasan RAPBN.

Sebab, kata Jokowi, masuk tidaknya program-program Jokowi-JK akan diputuskan fraksi-fraksi di DPR RI, melalui Rapat Panitia Kerja (Panja) RAPBN 2015. Sementara, Banggar menargetkan pembahasan RAPBN 2015 dapat selesai 23 September mendatang.

"Banggarnya baru besok. Nanti kan kelihatan keluaran dari Banggar seperti apa. Tapi kita sudah bertemu kan dengan fraksi, hak budgeting ada di mereka," jelas Jokowi.

Sejumlah jajaran Deputi Tim Transisi Jokowi-JK dipimpin Rini Soemarno, siang tadi juga menemui Wakil Presiden Boediono di Kantor Wapres Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Usai pertemuan yang membahas pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan sosial itu, tim Transisi akan melanjutkan bertemu Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto, Menteri Perkonomian Chairul Tanjung dan Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi.

"Wapres mempersilakan tim Transisi sesuai arahan Presiden SBY untuk berkoordinasi dengan Menkopolhukam, Mensesneg, dan Menko Perekonomian," ungkap Wasekjen PDIP Hasto Kristianto.

Menurut Hasto, arahan Wapres Boediono itu sebagai bentuk kelonggaran untuk berkoordinasi lebih lanjut terkait kebijakan yang dirancang tim Transisi dengan para menteri tersebut. (Ado)

Baca juga:

Jokowi Diminta Jual Pesawat Kepresidenan SBY, Ini Reaksi Menkeu

Jokowi Bahas Opsi Kenaikan Harga BBM Usai Pelantikan

Ini Hasil Pertemuan Tim Transisi Jokowi-JK dengan Wapres Boediono

 

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya