Snowball Kisruh DPT, Pemilu Ditunda Saja?

Pemliu 2004 partisipasi voter mencapai 87 persen, 2009 sebanyak 71 persen, Kalau tidak ada perubahan bisa hanya 30 persen di Pemilu 2014.

oleh Silvanus Alvin diperbarui 26 Okt 2013, 14:35 WIB
Diterbitkan 26 Okt 2013, 14:35 WIB
gun-gun-131026b.jpg
Tak terasa Indonesia akan menggelar pemilu demokratis yang keempat kalinya pascareformasi. Namun pertisipasi publik untuk mencoblos dalam setiap pemilu dinilai semakin menurun.

Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute Gun Gun Heryanto menilai menurunnya partisipasi pemilih telah menjadi tren yang terjadi setiap pemilu.

"Problem awal pemilu itu daftar pemilih tetap (DPT), lalu akan snowball (bergulir) ke problem lain. Penting jadi catatan apakah voters mau masuk ke bilik suara kalau ada cacat di DPT," kata Gun Gun dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (26/10/2013).

Dia menuturkan, penurunan partisipasi pemilih mulai terlihat sejak Pemilu 2004. Saat itu, jumlah pemilih tingkat partisipasinya mencapai 87 persen. "Lalu, 71 persen pada Pemilu 2009. Kalau tidak ada perubahan pada 2014, misal tokoh dalam pencapresan, voter (pemilih) akan turn out (turun) sampai ke 30 persen," jelas Gun Gun.

Ditunda

Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) MS Kaban melihat ada langkah yang dapat diambil untuk mengatasi kurangnya partisipasi publik, yakni dengan menunda penyelenggaraan Pemilu 2014 mendatang. Terlebih, setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunda penetapan DPT lantaran mendapat masukan dari berbagai pihak, karena DPT masih bermasalah.

"Lebih bagus ditunda penyelenggaraan pemilu. Saya yakin bangsa ini nggak akan chaos. Penundaan pemilu bukan sesuatu yang berbahaya, daripada kekisruhan," papar Kaban.

Dalam penundaan tersebut, sambung dia, KPU harus membenahi DPT. Meski demikian, ia mengaku pesimis KPU dapat memperbaiki DPT tersebut. Sebab Kementerian Dalam Negeri saja selama 5 tahun mendata kependudukan Indonesia saja masih ada kesalahan.

"Jadi saya pikir gini, akan sulit karena Kemendagri 5 tahun pendataan saja masih amburadul. Sekarang KPU instrumen apa yang dimilliki? Kita tidak ingin tambah kekisruhan, KPU harus punya metolodogi yang tepat," tandas Kaban. (Adi/Sss)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya