Unjuk Potret Harmoni Antarumat Beragama di Bali dalam KTT G20

Liputan6.com, Bali - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) K.H. Yahya Cholil Staquf meminta Gubernur Bali I Wayan Koster untuk berbicara dan menceritakan mengenai keharmonisan Bali dalam forum Religion of 20 atau R20.

”Agar (Gubernur) bercerita tentang bagaimana Bali mengelola masalah yang luar biasa terkait dukungan antarumat beragama. Padahal pernah terjadi teror bom, tapi tidak sampai meruntuhkan masyarakatnya, tidak sampai menimbulkan perpecahan yang berkepanjangan, dan berhasil mengembalikan harmoni,” kata Gus Yahya, sapaan akrab Yahya Cholil Staquf, dikonfirmasi dari Jakarta, Jumat, dikutip Antara.

Hal tersebut merupakan permintaan khusus Gus Yahya sebagai penggagas R20 kepada Gubernur Bali untuk berbicara dalam forum ini. Menurut Gus Yahya, Bali mampu mengelola masyarakat untuk hidup damai.

Sementara itu, I Wayan Koster menyatakan sangat mendukung dan siap menyukseskan pertemuan tokoh agama dunia ini pada 2-3 November mendatang.

“Saya sangat mendukung gagasan ini, karena ini momentum yang baik untuk membawa peradaban baru ke depan,” ucap Koster dengan tegas.

Saksikan Video Pilihan Ini:

Menanggapi permintaan khusus Gus Yahya agar bercerita tentang harmoni antarumat beragama di Bali, Koster mengaku siap dengan senang hati akan berbagi mengenainya.

“Tadi beliau (Gus Yahya) meminta saya hadir di acara gala dinner R20 untuk menyampaikan kehidupan beragama di Bali yang sangat baik sebagai percontohan yang (bisa) diterapkan di negara lain,” ujar Koster sambil memastikan bahwa dirinya siap hadir di R20.

Dalam kesempatan tersebut, hadir pula tim panitia R20, di antaranya Timothy Samuel Shah (Panitia Pengarah), Ahmad Suaedy (Ketua Pelaksana), Safira Machrusah (Wakil Ketua Pelaksana), Achmad Ubaedillah (Sekretaris Pelaksana), dan Dahliah Umar (Project Manager).

Sedangkan, I Wayan Koster didampingi langsung oleh Kapolda Bali Irjen Putu Jayan Danu Putra. Hadir pula A.A.G.N. Ari Dwipayana, tokoh Bali yang menjabat sebagai Koordinator Staf Khusus Presiden.