DPRD Jateng Perdana Gelar Paripurna setelah Ramadhan, Ini Agenda yang Dibahas

Liputan6.com, Semarang Setelah melewati Bulan Ramadan 1443 Hijriyah, untuk pertama kalinya Dewan Perwakilan Rakya Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah menggelar rapat paripurna yang membahas Raperda Tata kelola Ekspor Produk pertanian dan Rekomendasi LKPJ Gubernur 2021.

Rapat kali ini, dipimpin secara langsung oleh Wakil Ketua DPRD Jateng Sukirman, bersama Heri Pudyatmoko, dan Ferry Wawan Cahyono.

Rapat juga dihadiri secara langsung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berserta Wakil Gubenur, Taj Yasin Maimoen.

Rapat tersebut membahas beberapa agenda di antaranya agenda pertama yakni Laporan Raperda Tata Kelola Ekspor Produk Pertanian dari Komisi B. Dalam laporannya, Anggota Komisi B Peni Dyah Perwitosari mengatakan bahwa produk pertanian sampai sekarang masih mendominasi.

“Meski mendominasi, namun produk tersebut masih lemah pemasarannya. Untuk itu, raperda disusun sebagai upaya melindungi sekaligus meningkatkan produktifitas pertanian dalam hal pemasaran ekspor,” katanya, dalam salah satu penggalan laporannya.

Dilanjutkan agenda penyampaian Laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD soal Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur 2021, dibacakan Sekretaris DPRD (Sekwan) Provinsi Jateng Urip Sihabudin. Dalam laporan itu, ada rekomendasi umum dan rekomendasi berdasarkan urusan pemerintahan dari Banggar yang ditujukan kepada gubernur.

“Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah, maka pemerintah daerah perlu menyusun rencana aksi daerah soal penanganan piutang pajak dan retribusi serta meningkatkan optimalisasi pemanfaatan aset daerah,” kata sekwan, saat membacakan rekomendasi umum dari Banggar.

Usai pembacaan panjang lebar, dilanjut dengan tanggapan Ganjar Pranowo soal Raperda Tata Kelola Ekspor Produk Pertanian. Dalam tanggapannya, ia mengaku sangat mendukung raperda itu, mengingat selama pandemi produk pertanian masih mampu bertahan.

“Inisiasi raperda itu sangat baik karena Komisi B mendorong ekspor produk pertanian,” kata gubernur.

Laporan gubernur itu langsung mendapat jawaban dari Komisi B sebagai pengusul raperda. Disampaikan Anggota Komisi B, Sholehah Kurniawati, pihaknya mengaku senang dengan adanya dukungan dari gubernur terhadap Raperda tentang Tata Kelola Ekspor Produk Pertanian & UMKM.

“Raperda itu mencakup perlindungan dan pemasaran ekspor produk pertanian agar lebih mampu meningkatkan produktifitas di sektor pertanian dan UMKM,” kata Sholehah.