Jaga Demokrasi, PWNU Tolak Penundaan Pemilu 2024

Liputan6.com, Jatim - Isu soal adanya penundaan Pemilu 2024 ditanggapi dengan serius oleh Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur. PWNU provinsi itu dengan tegas menolak penundaan pesta demokrasi itu.

"NU bertanggung jawab untuk bangsa dengan turut menjaga demokrasi yang telah dirintis oleh para pendahulu kita," kata Wakil Ketua PWNU Jatim Abdul Salam Shohib, Selasa (29/3/2022).

Oleh sebab itu ia mengingatkan agar jangan sampai kemudian kesannya NU hanya ikut-ikutan, ketika bertemu dengan yang pro ikut pro dan sebaliknya. Sehingga terlihat tidak bisa memberikan sikap yang tegas.

Pihaknya juga telah memberikan rekomendasi agar Pemilu 2024 dilaksanakan sesuai jadwal. Demokrasi harus kita jaga bersama, maka tentu PWNU Jatim dengan tegas dan jelas menolak Pemilu ditunda karena melanggar konstitusi.

Sejauh ini, ada isu-isu yang dibuat sedemikian rupa dan skema yang luar biasa dengan target penundaan Pemilu 2024. Bagi PWNU Jatim, hal itu dapat memunculkan kesan buruk lantaran telah mengingkari kesepakatan bersama.

"Selain itu, PWNU Jatim khawatir Presiden Jokowi akan dikenal sebagai pemimpin yang oportunis karena ingin melanggengkan kekuasaannya dengan cara apapun," jelasnya.

Saksikan juga video pilihan berikut ini:

Wakil Rais Syuriah PWNU Jawa Timur Abdul Matin Jawahir menjelaskan, pengurus akan menggelar Rapat Pleno dan Musyawarah Alim Ulama di Pondok Pesantren Sunan Bejagung Tuban.

Salah satu agenda dalam Forum Musyawarah Alim Ulama akan membahas soal kriteria sosok pemimpin terbaik untuk acuan pilihan bersama warga NU di 2024. Yakni, ajang pesta demokrasi pemilihan presiden, pemilihan wakil rakyat di DPR RI dan DPRD serta DPD RI.

"Para kiai pesantren mempunyai komitmen terhadap persoalan bangsa dan negara, dalam koridor politik kebangsaan. Nah, meskipun hajatan demokrasi baru pada 2024 tapi kami perlu memberikan panduan kepada umat," sebutnya.

Dalam Forum Musyawarah Alim Ulama tersebut, dijadwalkan hadir para ulama dan kiai pesantren, juga para tokoh Forkopimda, seperti Gubernur Jawa Timur, Kapolda Jatim dan Pangdam V Brawijaya.