Liputan6.com, Pamekasan Badan Kepegawaian Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pamekasan, diminta dalam melakukan seleksi memprioritaskan pada kualitas dan integritas para Aparatur Sipil Negara (ASN).
Hal ini diungkapkan oleh Bupati Pamekasan Badrut Tamam, ia juga memberikan kesempatan dan kebebasan kepada seluruh ASN untuk bertemu dan berdiskusi langsung seputar pembangunan di Pamekasan. Apalagi saat ini, etika demokrasi telah mengalami perubahan signifikan.
Advertisement
Baca Juga
"Sudah semestinya,harus sadar fungsi dan peran agar dapat mengimbangi perubahan di era revolusi industri seperti saat ini. Termasuk para ASN yang memiliki tugas besar, sehingga harus mampu memberikan yang terbaik untuk kemajuan bangsa dan negara,” kata Bupati Badrut Tamam, Minggu (22/5).
Badrut Tamam menyebutkan hal ini bukan tanpa alasan, sebab pihaknya menilai sebagian orang justru menganggap jabatan sebagai tujuan, khususnya bagi para abdi negara. “Bagi kami, jabatan ini sebagai alat pengabdian dan perjuangan. Sehingga kita tidak perlu mempertahankan jabatan tanpa memberikan manfaat bagi orang lain,” ungkapnya.
Ia menyatakan selama ini, dalam merotasi jabatan tidak berdasarkan suka atau tidak suka, "Selama ini, rotasi jabatan yang kita lakukan tidak lagi berdasar like or dislike (suka atau tidak suka), tetapi semata-mata dilakukan demi keberlangsungan pembangunan di Pamekasan, guna menyongsong Indonesia Emas pada 2045 mendatang,” imbuhnya.
Badrut Tamam mengaku, pernah menemui, seorang ASN yang saat ini menjabat sebagai Kepala Bidang (Kabid) di salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Pamekasan, justru tidak pernah menginjakkan kaki di Pendopo Ronggosukowati. Padahal ia sudah menjadi abdi negara selama 30 tahun.
"Seorang ASN harus meminta izin kepada atasannya untuk menemui kepala daerah (bupati). Jika atmosfernya seperti ini, bisa saja orang cerdas dan loyal terhadap pimpinan justru tidak memiliki kesempatan untuk mengaktualisasikan kualitas dan idealisnya, sehingga semangat kerja yang dimilikinya justru terpinggirkan,” jelasnya.
Untuk itu, Bupati Badrut meminta agar BKPSDM setempat, melakukan seleksi terhadap para ASN yang memiliki kualitas dan integritas yang tinggi. “Jadi penekanannya disini persoalan tentang kualitas dan integritas, bukan justru siapa yang punya ‘isi tas’,” tegasnya.
“Selama ini kami juga sering menyampaikan bahwa tidak ada jual beli jabatan, tidak boleh. Sebab praktik seperti itu sangat berpotensi memunculkan bibit baru pelaku korupsi, sebab kalau sudah berbayar, kerjanya pasti tidak akan sungguh-sungguh dengan alasan karena sudah membayar,” sambung Badrut Tamam.
Kerena itu, kolaborasi positif untuk mewujudkan pembangunan daerah berkualitas sangat dibutuhkan dedikasi yang tinggi. “Kolaborasi untuk rencana pembangunan harus selalu kita lakukan, tentunya harus sesuai dengan regulasi dan perundang-undangan yang berlaku,” pungkasnya
Simak juga video pilihan berikut ini