Pelemahan Rupiah Terhadap Dolar, Bambang Haryo: Bahaya, Jangan Diremehkan

Liputan6.com, Jakarta Pelemahan rupiah terhadap dollar Amerika Serikat dinilai sangat membahayakan kondisi ekonomi domestik di Indonesia dan bisa menghancurkan sektor riil.

Hampir semua industri dan perdagangan menggunakan bahan baku yang bergantung kepada nilai mata uang asing. Pengamat Kebijakan Publik Bambang Haryo Soekartono mengatakan, pelemahan ekonomi seharusnya menjadi tugas dari Kementerian Bidang Ekonomi.

Anggota komisi VI DPR-RI periode 2014-2019 ini mengatakan, kementerian bidang ekonomi bertugas mengembalikan stabilitas nilai dollar yang saat ini terpuruk jauh melebihi dari nilai mata uang lainnya.

"Jadi tidak tepat ada kata - kata dari pejabat pemerintah yang mengatakan keterpurukan rupiah terhadap dollar masih jauh lebih baik daripada mata uang lainnya diseluruh dunia" Imbuh Bambang Haryo yang juga Ketua Dewan Penasehat DPP IPERINDO, Sabtu (21/10/2023)

Pria yang akrab disapa BHS ini mengatakan, kurs dollar terhadap mata uang rupiah tahun 2009 sebesar Rp 9.114, tahun 2023 sebesar Rp 15.879, maka terdepresiasi 74 persen.

Sedangkan negara lain di Asia Tenggara misalnya Malaysia, kurs dollar terhadap ringgit di 2009 sebesar 3,4 ringgit, di 2023 sebesar 4,77 ringgit maka terdepresiasi 40 persen.

Kemudian lanjut BHS, Filiphina, kurs dollar terhadap mata uang peso di 2009 sebesar 48,2 peso, di 2023 sebesar 56,78 peso maka terdepresiasi 17 persen.

Selain itu, mata uang Thailand, kurs dollar terhadap baht di 2009 sebesar 35,9 baht sedangkan di 2023 sebesar 36,35 baht sehingga terdepresiasi hanya sebesar 1,25 persen.

Sedangkan Vietnam, kata Ketua Komtap Utilitas Umum Bidang Infrastruktur KADIN Pusat, kurs dollar terhadap mata uang dong di 2009 sebesar 24.525 dong, di 2023 sebesar 18.500 dong sehingga hanya terdepresiasi sebesar 32,5 persen.

"Ini bisa dibuktikan dengan data yang benar bahwa keterpurukan rupiah adalah yang terbesar dibanding dengan nilai mata uang lainnya terhadap dollar Amerika"Ujar BHS.

BHS kemudian merespons pernyataan pemerintah soal ketidakpastian pasar keuangan global. Ia menanyakan kebenaran pernyataan tersebut.

Menurutnya, bila kita lihat di ke-4 negara tersebut, Malaysia di tahun 2022 tumbuh ekonominya sebesar 8,7 persen bahkan di tahun 2023 kuartal 1 masih tumbuh 5,6 persen.

Kemudian negara Filiphina di tahun 2022 tumbuh sebesar 7,2 persen dan di 2023 kuartal 1 masih tumbuh 6,4 persen.

"Sudahlah, dari data disini kita harus fokus pembenahan perekonomian Indonesia tanpa membandingkan kejelekan dari negara lain yg tidak sesuai dengan data dan fakta" imbuh BHS.

Alumni ITS Surabaya ini berharap sektor riil bisa lebih diperhatikan terutama UMKM yang memberikan sumbangsih ekonomi terbesar di Indonesia sebesar 60,5 persen dan bisa memberi lapangan pekerjaan sebesar 97 persen.

Perhatian pada sektor UMKM tersebut agar mendapatkan insentif dari pemerintah. Mulai dari perpajakan, bunga bank dan permodalan, agar mereka bisa eksis, tumbuh berkembang dan bahkan meningkatkan kelasnya.

"Demikain juga sektor pangan, pertanian, perikanan dan perkebunan juga harus mendapatkan perhatian dan insentif yg sama dengan UMKM dan juga semua infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah sesuai skala prioritas dan bisa betul - betul dimanfaatkan oleh masyarakat sehingga bisa memberikan nilai tambah ekonomi bagi bangsa dan negara" tutup BHS.