Industri Wisata Lesu, Forum Wartawan Harapkan Komunikasi 2 Arah dengan Kemenparekraf

Liputan6.com, Jakarta - Pandemi corona Covid-19 membuat industri pariwisata di hampir seluruh dunia, termasuk Indonesia, mengalami kelesuan dan bahkan cenderung kolaps.

Indonesia sendiri melalui Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) sudah mengeluarkan mitigasi atau upaya yang ditujukan untuk mengurangi dampak dari bencana, karena wabah corona sudah digolongkan sebagai bencana nasional oleh pemerintah.

Mitigasi tersebut berisi sejumlah kebijakan dan SOP (Standard Operating Procedure/Prosedur Operasi Standar) dalam menangani krisis di dunia pariwisata. Sayangnya, informasi tentang sejauh ini SOP tersebut sudah dijalankan dan bagaimana dampaknya masih belum diketahui dengan jelas, karena minimnya informasi maupun keterangan dari pihak Kemenparekraf.

Hal itu menjadi perhatian Forum Wartawan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Forwaparekraf) menyatakan pentingnya Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) segera mengaktifkan fungsi komunikasi krisis di sektor pariwisata.

Ada dua isu besar yang dihadapi oleh pemerintah saat ini, yaitu secara umum krisis nasional berkenaan dengan Covid-19, dan secara khusus krisis di sektor pariwisata dari dampak Covid-19. Kini penderita positif Covid-19 telah menembus angka 1.000 kasus penularan dengan tingkat kematian di atas 8 persen. Ini menjadi perhatian semua sektor di Indonesia juga di dunia.

Bagi pariwisata, pandemi ini telah dan akan menjadi pukulan yang telak, karena krisis berpotensi membuat industri jasa ini berhenti denyutnya secara total.

Sebagai langkah mengatasinya, Forwaparekraf merasa Kemenparekraf perlu menjalankan segera fungsi-fungsi komunikasi krisis khusus sektor pariwisata, karena sejak mewabahnya corona di Indonesia, informasi yang diperoleh dari Kemenparekraf hampir semuanya hanya dari rilis yang dikeluarkan oleh bagian humas.

Pembina Forwaparekraf Arifin Hutabarat mengusulkan agar Kemenparekraf membuat Pokja (satu kelompok kerja saja) di dalam Biro Komunikasi untuk melaksanakan satu fungsi Crisis Communication Center, tanpa perlu menyebutnya crisis center. Pokja komunikasi itu melaksanakan issues management, yakni krisis di sektor pariwisata sebagai dampak dari wabah Covid-19.

Pokja ini mengeluarkan rilis (siaran pers) yang diproduksi sendiri sebagai informasi kepada media untuk menjawab pertanyaan publik termasuk industri dari kebijakan pemerintah menyikapi situasi ini.

**Ayo berdonasi untuk perlengkapan medis tenaga kesehatan melawan Virus Corona COVID-19 dengan klik tautan ini.

"Pandemi ini cepat atau lambat tentu akan berakhir. Jadi tetaplah perlu membina dan menggalang pengertian bersama antara pemerintah, industri pariwisata, dan masyarakat agar tetap berupaya siap memajukan bisnis pariwisata segera setelah akar masalah terjadinya krisis nanti telah teratasi," tuturnya dalam virtual meeting Forwaparekraf, Senin (30/3/2020).

Diharapkan, komunikasi tersebut bisa mengelola isu di tengah krisis, agar membangun pengertian hingga dukungan publik terhadap kebijakan dan langkah-langkah khususnya yang dilakukan oleh Kemenparekraf.

Sementara menurut Hilda Sabri, salah seorang anggota senior Forwaparekraf, transparansi tentang insentif sekitar Rp72 miliar bagi sektor pariwisata.

"Dana itu akan rencananya antara lain mau digunakan untuk promosi dan membayar influencer luar negeri. Nah itu kelanjutannya gimana dan rasanya sudah nggak relevan dengan situasi sekarang. Mungkin lebih baik dialihkan sebagai insentif untuk pelaku industri pariwisata, terutama yang UMKM, agar usaha mereka tidak tutup," tutur Hilda dalam kesempatan yang sama.

Selain itu,ia berharap Kemenparekraf bisa bertanya langsung pada pelaku industry pariwisata, apa saja masalah mereka dan solusi seperti apa yang mereka inginkan supaya industri ini bisa tetap hidupa atau setidaknya bisa tetap bertahan sampai krisis mereda.

Sementara anggota Forwaparekraf senior lainnya, Mimi Hudoyo, sekecil apa pun yang bisa dilakukan pelaku industri pariwisata untuk bertahan itu bisa jadi contoh buat yang lain. Untuk itu, diperlukan pengumpulan dan penyebaran informasi yang baik dan cepat.

"Dari berbagai survey kita bisa tahu turunnya pendapatan di bidang pariwisata sangat drastis, jadi kita harus melakukan apa supaya bisa survive. Karena itu pihak kementerian harus tahu dan menginformasikan apa yang mau dan telah mereka lakukan supaya bisa bangkit. Dan itu yang kurang, komunikasi dua arah itu penting supaya banyak orang tahu," terangnya.

Setelah mendapat masukan dari anggota lainnya, Forwaparekraf juga berencana untuk membuat semacam diskusi dan kemudian dibuatkan rilis atau keterangan tertulis dari para pelaku industri pariwisata, seperti PHRI, ASITA, Astindo, maskapai penerbangan, pengelola bandara dan masih banyak lagi.

"Bukan bermaksud menyaingi humas Kemenparekraf, kita hanya beri pilihan dari sisi pelaku industri pariwisata yang jumlahnya sangat banyak. Dengan menggali dan memperoleh informasi dari mereka lalu kita beritakan, mungkjin kita bisa kasih masukan buat pemerintah dalam hal ini Kemenparekraf," jelas Zaki, salah seorang anggota Forwaparekraf.