Anggota Dewan Jepang Dipecat Usai Ungkap Kasus Pelecehan Seksual Wali Kota Setempat

Liputan6.com, Jakarta - Kasus dugaan pelecehan seksual kembali terjadi di Jepang. Seorang anggota dewan lokal yang satu-satunya perempuan dipecat usai menuding wali kota Jepang melakukan pelecehan seksual.

Dalam pemungutan suara pada Minggu lalu, Shoko Arai yang berusia 51 tahun mendapat suara terbanyak agar dipecat. Permintaan pemecatan mengklaim tuduhan Arai dianggap telah merendahkan perempuan di Prefektur Gunma. Sebanyak 92 persen suara menuntut pencopotannya, menurut pejabat Kusatsu, seperti dilansir dari laman CNN, Kamis (10/12/2020).

Kontroversi dimulai pada November tahun lalu, ketika Arai menerbitkan e-book yang mengklaim ia telah dipaksa berhubungan seksual dengan wali kota setempat, Tadanobu Kuroiwa. Upaya mosi untuk memecat wali kota ditolak, dan Arai dikeluarkan dari dewan sebulan kemudian.

Namun, ia mengajukan banding atas pengusiran itu dan akhirnya dibatalkan oleh prefektur. Setelah Arai dipekerjakan kembali, sebanyak 19 warga yang dipimpin oleh Ketua Dewan Takashi Kuroiwa mengirim permintaan pemecatan ke dewan, mendorong referendum yang menggulingkan Arai akhir pekan lalu.

Permintaan pemecatan juga mengklaim bahwa pernyataan Arai kepada media tentang tuduhan penyerangan telah merusak reputasi Kusatsu. Ini menunjuk pada beberapa pernyataan khusus yang dibuat Arai, termasuk yang mengatakan bahwa wanita kota "diperlakukan sebagai objek", dan bahwa wanita sering menjadi simpanan bagi pemilik resor pria yang kuat untuk mendapatkan hak istimewa.

Permintaan tersebut menunjukkan bahwa wali kota telah membantah tuduhan tersebut. Mereka juga menganggap gaji Arai sebagai anggota dewan adalah "pemborosan" uang dari pembayar pajak. 

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Dalam tanggapan resmi kepada dewan, Arai mengatakan wali kota dan anggota dewan lainnya yang menyerukan pencopotannya adalah orang-orang yang merusak martabat dan reputasi kota. Penggulingannya pada Minggu lalu telah mendorong kota resor itu menjadi sorotan nasional.

Sejak akhir pekan, balai kota telah menerima lusinan telepon yang mengkritik pemecatan Arai, kebanyakan datang dari luar kota, kata pejabat Kusatsu Kenji Hagiwara. Banyak penelepon menyebut keputusan itu tidak adil dan seksis.

"Ini adalah situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya," kata Hagiwara kepada CNN. "Kami khawatir citra kota ini rusak."

Jepang berada di peringkat 121 dari 153 negara dalam indeks kesenjangan gender global terbaru Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum). Ada jauh lebih sedikit perempuan yang bekerja daripada laki-laki di negara ini dan mereka yang bekerja sering kali dikesampingkan atau diblokir dari peran manajemen senior.

Di rumah, perempuan juga melakukan sebagian besar pekerjaan rumah tangga, seperti merawat anak, memasak, dan bersih-bersih. Kesenjangan semakin melebar dalam politik. Pada Oktober tahun ini, 46 dari 465 anggota parlemen majelis rendah di Jepang adalah perempuan. Itu kurang dari 10 persen dibandingkan dengan 25 persen rata-rata global.