Memberdayakan UMKM Lewat Fasilitas Hotel dan Jasa Akomodasi

Liputan6.com, Jakarta - Di masa pandemi Covid-19, berbagai sektor bisnis terdampak, begitu pula dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Untuk itu, Kementerian Perdagangan (Kemendag) bersama sejumlah pihak berkolaborasi guna meningkatkan permintaan produk UMKM melalui pemanfaatan fasilitas hotel, jasa akomodasi, dan pemberian layanan perbankan.

"Perekonomian kita, kata Presiden Jokowi, harus lepas dari masa krisis ekonomi karena di Q1 ini minus, tapi masih positif trennya, sehingga target perekonomian Q2 (2021) tujuh persen," kata Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Oke Nurwan, di Hotel Pullman, Jakarta Barat, Senin (31/5/2021).

Oke menjelaskan, belanja pemerintah yang masih kecil bisa menyebabkan perekonomian terganggu. Sedangkan, tingkat konsumsi rumah tangga juga bergerak perlahan, sehingga daya beli masyarakat harus ditingkatkan, terutama dalam pembelian produk lokal.

Dengan begitu, efek domino yang dihasilkan dari tingginya permintaan produk UMKM bisa lebih optimal. Ia menambahkan, kebijakan Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang ideal seharusnya sanggup mengatasi kegamangan prioritas antara sektor kesehatan atau ekonomi.

"Mudah-mudahan Indonesia tidak seperti negara lain karena beberapa ada yang mulai lockdown nasional. Indonesia masih PPKM, mudah-mudahan bisa seimbangkan antara kesehatan dan ekonomi. Tak hanya UMKM, kita tahu usaha seperti hotel ini sangat terdampak, tapi kita juga harus mengutamakan kesehatan dan priorotasnya memang seperti itu," terang Oke.

Dalam kesempatan itu, Kemendag menandatangani perjanjian kerja sama untuk mendorong pemberdayaan UMKM) dengan grup perhotelan Accor (PT AAPC Indonesia), Bank Negara Indonesia (BNI), dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Sementara itu, Deputi Gubernur Bidang Budaya dan Pariwisata DKI Jakarta, Dadang Solihin, mengatakan, UMKM berperan penting dan jadi strategi utama ketahanan perekonomian nasional.

Saksikan Video Pilihan Berikut:

UMKM telah jadi pilar utama dan salah satu penyumbang besar  PDB negara, baik di skala nasional maupun daerah. "Itu (UMKM) mampu menyediakan lapangan usaha dan mampu menampung tenaga kerja, makanya UMKM ini disebut juga katup pengaman," kata Dadang.

Namun, masalah utama UMKM terletak pada kualitas produk dan pengemasan yang kalah saing dengan industri besar. Mereka juga terhambat akses pemasaran produk yang jangkauannya masih terbatas.

Dalam hal ini, Pemerintah DKI Jakarta akan memberi dukungan dengan menyiapkan berbagai regulasi yang memudahkan para UMKM mengembangkan produk dan berkreasi. Dengan begitu, produk-produk buatan dalam negeri bisa dikenal lebih luas, tak hanya beredar di pasar lokal.