Nadiem Makarim Didesak Hapus Sistem Zonasi, Warganet: Update Story Bisa Komen Rakyat Kesusahan Tak Dibalas

Liputan6.com, Jakarta - Gelombang protes soal sistem zonasi terus menggema di jagat maya, termasuk di kolom komentar unggahan di akun Instagram Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim. Unggahan yang mengulas soal Merdeka Belajar itu dibanjiri protes warganet yang mendesak penghapusan sistem zonasi.

"Update story bisa, komen rakyat yg kesusahan gara-gara kebijakan dia nggak ada yang dibales, lawak ini menteri," tulis akun hendy.harvino.

Warganet lain pun terus menuliskan tiada henti untuk menghapus sistem zonasi. "Hapus zonasi, mau belajar aja dibikin ribet," lanjut lainnya.

Sementara warganet lain meminta agar Nadiem tak hanya diam saja. Ia menyebut sistem pendidikan ada banyak kecurangan.

"Masih mau tutup mata tutup kuping anda pak skrg yg masuk negeri bukan yg punya prestasi tp yg mampu berlomba2 bayar mahal, tau gitu saya bikin rumah samping sekolah aja pak biar ga ribet sama sistem zonasi !!!," terang lainnya.

Warganet lain mendesak, "Hapus sistem zonasi!! Jangan rusak sistem dan mental anak kami!!." "HAPUS ZONASI DAN PRIORITAS USIA. Katanya merdeka belajar, tapi mau masuk sekolah aja susah gimana ini mas mentri," tegas lainnya.

"Saya tidak sudi bayar bangku kepada oknum sekolah yang memanfaatkan sistem zonasi dengan embel2 beli bangku, karena saya gak mau memberikan mental korup kepada anak saya. Kalo awal nya saja tidak baik, gimana ke depannya," tulis warganet lain sekaligus menambahkan tagar "hapus sistem zonasi".

Keluhan soal sistem zonasi telah cukup lama menggema dan ditujukan kepada Nadiem Makarim. Deretan keluhan itu dituangkan di kolom komentar unggahan Nadiem Makarim pada Senin, 19 Juni 2023. Salah satu komentar yang cukup panjang disampaikan berisi beragam keluhan terkait dengan sistem pendidikan yang diterapkan saat ini.

"Banyak yg komplen, banyak yg tdk puas. Harusnya ini jadi pertimbangan buat pemerintah untuk tdk melanjutkan program yg sangat tdk mendukung kemajuan pendidikan. Ini bukan kata sy yah, tp banyak org. Kembalikan sistem ranking, hapus sistem zonasi, kls 1 SD fokus belajar baca, tulis & dikte," tulis akun @yuliantisabang.

Ia juga menuliskan soal untuk mengembalikan lagi budaya membaca bergiliran dan dikte di sekolah, masuk SMP hingga universita berdasakan NEM dan seleksi. "biar anak-anak semangat juangnya tumbuh," lanjutnya.

"PR itu baik kok, tujuannya untuk melatih tanggung jawab & disiplin, jgn ditiadakan. Bapak tau ngga, pelajaran kls 1 skrg susah, tp anak-anak bnyak yg ngga bs baca. Nilai rendah-rendah, kebanyakan nilai yg muncul nilai hasil sihir gurunya. Jgn terlalu memanjakan mental anak pak. Karena ke depan, tantangan makin besar," tambah akun tersebut.

Warganet juga menyebut anak-anak, mental, dan jiwa kompetitif harus dilatih untuk siap. "Disiplin dan tanggung jawab mereka harus dilatih," ungkapnya.

Warganet lainnya menyambung, "Hapus jalur zonasi kalopun tetep ada harusnya lebih kecil daripada jalur prestasi, nah ini kebalik, zonasi 50% prestasi cuma 20 bahkan ada yg 10%, gak lucu kan yg nilainya lebih rendah malah dapet sekolah negeri sedangkan yg belajar mati-matian dan nilainya tinggi malah gak keterima karena kuota nya cuma dikit dan ujung-ujungnya sekolah di swasta."

Wisuda dianggap sebagai momen selebrasi yang menandakan seseorang telah menyelesaikan pendidikan. Namun, tak semua orangtua murid setuju dengan tradisi itu diberlakukan untuk anak TK sampai SMA dan memprotes hal tersebut ke Nadiem Makarim.

"Tolong Pak Nadiem sekarang dihapuskan acara Wisuda dari TK - SMA karena hanya memberatkan biaya para orangtua. Wisuda hanya untuk lulusan Universitas aja bukan dari TK," tulis akun @mikhaylaeka2023 di kolom komentar.

Ia melanjutkan, "Terus juga masuk SD jangan dipersulit kaya sekarang lah. Kembalikan kaya ke zaman dulu. Masuk SD, SMP, SMA Negeri berdasarkan nilai, bukan berdasarkan umur atau zona dulu. Orangtua jangan dibikin susah." Keluhan orangtua siswa ini akhirnya ditanggapi pihak Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).

"Terkait dengan fenomena dan budaya kegiatan wisuda yang dilakukan satuan pendidikan mulai dari jenjang PAUD/TK, SD, SMP hingga SMA, dengan ini pihak Kemendikbudristek menegaskan bahwa kegiatan wisuda merupakan kegiatan yang opsional," kata Plt. Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbudristek Anang Ristanto dalam tayangan Liputan 6 SCTV pada 16 Juni 2023.

Anang melanjutkan, Kemendikbudristek melalui Permendikbud Nomor 75 tahun 2016 tentang komite sekolah menegaskan bahwa kegiatan bersama antara satuan pendidikan yang melibatkan orangtua dapat didiskusikan dan dimusyawarahkan bersama dalam komite sekolah.

"Selain itu, dapat kami sampaikan juga bahwa Kemendikbudristek mengimbau agar pihak sekolah dapat berkomunikasi juga bekerja sama dengan komite sekolah dan persatuan orangtua murid dan guru untuk menentukan pilihan yang terbaik untuk setiap sekolah, pilihan yang ditetapkan tidak boleh membebani pihak orangtua," tutupnya.