Hotel Sultan Diminta Dikosongkan, Promosi Online Tetap Jalan

Liputan6.com, Jakarta - Proses pengosongan Hotel Sultan Jakarta untuk nantinya dikelola negara masih terus jadi perhatian. Kendati sejumlah spanduk mendeklarasikan pengosongan hotel bintang lima milik PT Indobuildco itu sudah dipasang, setidaknya sejak Rabu, 4 Oktober 2023, promosi online-nya masih terus berjalan.

Merujuk unggahan akun Instagram-nya, yang dilihat Liputan6.com pada Jumat (6/10/2023), sejak Rabu, pihaknya masih rutin berbagi konten promosi online, mulai dari fasilitas kolam renang, lapangan tenis, sampai Lagoon Lounge yang baru dibagikan Jumat siang.

Sebagai keterangan unggahan, pihaknya menulis dalam bahasa Inggris yang artinya, "Bersantailah dengan penuh gaya di Lagoon Lounge, tempat di mana Anda dapat bersantai dan menikmati hidangan lezat untuk malam yang sempurna."

Per kemarin, Kamis, 5 Oktober 2023, situs web maupun aplikasi pemesanan kamar hotel pun masih mempromosikan layanan Hotel Sultan, termasuk melalui laman resmi hotel yang masih dapat diakses. Di laman resmi, Hotel Sultan menyediakan pemesanan kamar untuk kategori deluxe, grand deluxe, executive room, dan royal suite.

Promosi akomodasi Hotel Sultan Jakarta pun masih ditemukan di tiket.com. Harga yang ditawarkan mulai dari Rp1.252.180 untuk kategori kamar deluxe king dengan pemandangan kolam renang. Ada juga tipe kamar deluxe double dengan pemandangan kota, termasuk sarapan untuk dua orang, harganya Rp1.669.800.

Selain itu terdapat pilihan kamar tipe king bedroom dengan pemandangan taman seharga Rp2.940.300. Untuk kamar executive double dibanderol Rp3.005.640 dan tipe kamar suite junior single harganya mencapai Rp3.431.706. 

Bukan hanya kamar hotel, di aplikasi tersebut juga mempromosikan apartemen dua kamar tidur untuk dua tamu dengan ranjang tipe double tanpa sarapan seharga Rp4.770.409. Kategori apartemen juga tersedia untuk tiga kamar tidur dengan biaya Rp4.770.409.

Sementara itu, apartemen tiga kamar tidur dengan pemandangan kota dibanderol Rp5.445.000, yang mana semua biaya dihitung per malam. Pada Rabu, pihaknya memang tetap beroperasi melayani tamu, lantaran banyak di antaranya yang terlanjur memesan kamar.

"Operasional hotel masih tetap jalan. Saya bilang jalan saja terus. Agenda orang di sini sudah pesan dari enam bulan lalu," ujar kuasa hukum PT Indobuildco, Hamdan Zoelva, lapor kanal Bisnis Liputan6.com, Rabu, 4 Oktober 2023.

Terkait sengketa Hotel Sultan, pemerintah telah memenangkan Peninjauan Kembali (PK) hingga tiga kali. "Pimpinan telah memutuskan dengan berakhirnya HGB (Hak Guna Bangunan) Nomor 27/Gelora dan No 26/Gelora akan mengelola sendiri. Jadi, Kementerian Sekretariat Negara akan mengelola sendiri dalam hal ini PPK GBK," kata Sekretaris Menteri Sekretariat Negara Setya Utama saat jumpa pers pada 3 Maret 2023.

Terkait nasib karyawan Hotel Sultan, Direktur Utama PPKGBK Rakhmadi Kusumo mengatakan itu merupakan hal teknis. Jadi, ia belum bisa memutuskan apakah mereka nantinya bakal langsung masuk PPKGBK setelah Indobuildco hengkang atau ada alternatif lain.

"Ini bisa kami bicarakan dengan baik untuk masalah ini. Kenapa? Karena tentu Kemensetneg juga punya pengalaman-pengalaman, seperti di Taman Mini, tentunya hak-hak mereka sejatinya masih di bawah Indobuildco," terangnya di Komplek GBK, Rabu 4 Oktober 2023.

"Tapi, kalau ke depannya bisa dimanfaatkan lebih baik bersama PPKGBK, tentu kami akan mencarikan solusi yang terbaik untuk mereka," imbuh dia.

Sementara itu, kuasa hukum lainnya dari PT Indobuildco, Amir Syamsudin mengaku kaget terkait informasi pengosongan Hotel Sultan pada Rabu. "Saya kaget dan heran. Kok PPK GBK tidak mengirim pemberitahuan resmi. Saya justru tahu dari informasi media," ujar Amir dalam keterangannya, 4/ Oktober 2023.

Menurut Amir, satu hari sebelum "pengosongan" pemilik Indobuildco, Pontjo Sutowo baru bertemu dengan Menko Polhukam Mahfud MD.

Selama proses pengosongan pada Rabu, lapor kanal Bisnis Liputan6.com, tampak sekelompok anggota organisasi kemasyarakatan (ormas) berbalut jaket Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri (FKPPI) mengawal aksi persuasif terhadap Pontjo Sutowo.

Hamdan mengaku tidak tahu banyak soal keterlibatan FKPPI. Namun, ia berasumsi ormas tersebut merupakan kelompok masyarakat pecinta Pontjo Sutowo. Selain ormas, sejumlah aparat penegak hukum, seperti TNI dan polisi, juga terlibat dalam aksi deklarasi pengosongan Hotel Sultan.

Kelompok ini dikerahkan untuk membantu PPKGBK dan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Sekretariat Negara. Namun, Amir mempertanyakan sikap tersebut. Menurut dia, kehadiran TNI/Polri seakan melambangkan sikap represif pemerintah. 

"Apalah artinya itu dibandingkan dengan sudah melibatkan polisi, sudah ada militer. Ini lebih-lebih lagi menimbulkan pertanyaan," kata Amir. Mantan Menteri Hukum dan HAM ini lantas berharap DPR bisa turut mengangkat masalah yang terjadi di Hotel Sultan.

Pasalnya, dalam upaya hukum tersebut, ia menganggap ada campur tangan dari unsur-unsur kekuasaan. "Saya kira kita tidak ingin ini jadi preseden ke depan, karena itu akan memberi jejak buruk daripada penegakan hukum kita," sebut Amir.