5 Isu Rakornas Parekraf 2023 Bertema Pariwisata Hijau, Salah Satunya Bahas Krisis Iklim

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menggelar Rapat Koordinasi Nasional Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Rakornas Parekraf) 2023 selama dua hari, Selasa dan Rabu, 12--13 Desember 2023 di Bandung. Mengusung tema Indonesia Maju Bersama Parekraf Hijau, rakornas tersebut diisi dengan menyusun rencana aksi sekaligus evaluasi pencapaian dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait guna menyukseskan program strategis parekraf 2024.

Sekretaris Kemenparekraf sekaligus Sekretaris Utama Baparekraf Ni Wayan Giri Adnyani menyatakan rakornas tersebut akan membahas lima isu yang dilatarbelakangi tema dan arah kebijakan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024, yakni mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Kelima isu tersebut meliputi krisis iklim dan dekarbonisasi; archipelago and island tourism development; new trends: Digital, Regenerative, Niche Tourism, event tourism, health & medical, marine, eco heritage regeneration; sumber daya manusia; dan hak kekayaan intelektual.

"Sebagai tahun terakhir pelaksanaan RPJMN 2020-2024, RKP 2024 diharapkan dapat dijadikan panduan yang komprehensif dalam menjalankan program pembangunan demi mencapai Indonesia Emas 2045," kata Giri dalam rilis yang diterima Liputan6.com, Selasa (12/12/2023).

Pada hari pertama Rakornas Parekraf 2023, pembahasan difokuskan pada strategi dan arah kebijakan pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif menuju Indonesia Maju melalui keberlanjutan pengelolaan dan tata kelola, sosial ekonomi, budaya dan lingkungan. Acara dilanjutkan Insight/Inspirational Session dari para pemangku kepentingan yang memaparkan perspektif model pengelolaan dan tata kelola berkelanjutan dan keberlanjutan ekonomi serta perspektif keberlanjutan dan konservasi.

Pada hari kedua, kegiatan rakornas akan fokus pada resiliensi dan sinergi program pariwisata dan ekonomi kreatif lintas daerah, integrasi dan pendekatan strategis program aksi serta akan ditutup dengan kesimpulan dan rumusan. "Harapannya dengan pelaksanaan Rakornas Parekraf Tahun 2023, menghasilkan sebuah Rencana KolaborAksi (RKA) sebagai bentuk nyata dari komitmen dan kesepakatan yang akan ditindaklanjuti pada tahun 2023 melalui implementasi kegiatan prioritas di masing-masing kementerian/lembaga terkait serta akan dipantau dan dievaluasi secara terpadu," ujar Giri.

Sementara, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno menyatakan Rakornas itu menerapkan konsep green meeting. "Salah satu bentuk dari green tourism ini adalah meminimalisasi food lose dan food waste," kata Sandiaga.

Kemenparekraf berkolaborasi dengan IZIFILL, sebuah startup teknologi yang berdedikasi pada isu lingkungan, menghadirkan Smart Water Station berbasis IoT (internet of things), mengusung teknologi filtrasi Reverse Osmosis. Kemenparekraf juga mengajak peserta rakornas untuk ikut berkontribusi dalam mengurangi dampak perubahan iklim dengan membawa botol minum pribadi masing-masing pada acara Rakornas Parekraf 2023.

Dia berharap para peserta berkomitmen dalam menjaga lingkungan dan pelestarian alam. Rakornas Parekraf itu juga diharapkan menciptakan sinergi dan kolaborasi serta komitmen seluruh stakeholders pariwisata dan ekonomi kreatif.

"Ini untuk masyarakat, maka harus tepat sasaran, dapat dirasakan oleh ekonomi rakyat. Banyak ekonomi masyarakat yang mengharapkan menciptakan lapangan kerja, menciptakan kestabilan harga-harga, sehingga masyarakat yang mengeluh biaya bahan bisa disolusikan dengan ekonomi kreatif," kata Sandi.

Dalam kesempatan itu, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf) Angela Tanoesoedibjo mengajak kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta sejumlah stakeholder pariwisata dan ekonomi kreatif para peserta Rapat Koordinasi Nasional Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Rakornas Parekraf) 2023 untuk merangkul peluang bonus demografi dalam mengembangkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Menurut Angela, Indonesia telah memasuki era bonus demografi, yakni penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih besar jumlahnya dibanding usia nonproduktif (65 tahun ke atas) dengan proporsi lebih dari 60 persen dari total jumlah penduduk Indonesia.

"Ini momentum yang sangat tepat untuk kita benar-benar memaksimalkan penduduk usia produktif ini, usia 15 sampai 64 tahun, di mana diharapkan masyarakat kita di usia produktif bisa memberikan kontribusi maksimal untuk ekonomi kreatif dan pariwisata," kata Angela.

Ia mengatakan bahwa banyak peluang yang dapat digarap dari bonus demografi ini, terutama untuk mendukung sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Apalagi, Indonesia memiliki daya tarik pariwisata yang bisa berkontribusi besar jika dioptimalkan, baik dari sisi destinasi hingga budaya. Begitu juga dengan sisi ekonomi kreatif dengan keragaman budaya dan sumber daya alam yang bernilai dalam pengembangan sektor ekonomi kreatif di Indonesia.

Ia menyebut bonus demografi sebagai faktor pendukung yang kuat bagi pengembangan sektor ekonomi kreatif. Penduduk dengan usia produktif berpotensi menghasilkan lebih banyak karya. Mereka juga mampu menciptakan hasil karya yang segar dan kreatif karena jiwa mudanya.

"Bayangkan kalau jenis usaha itu hanya sekelas ultra mikro saja dan mempunyai atau bisa meng-hire satu atau dua orang, bayangkan kalau kita punya 60 juta UMKM dikali 1-2 pekerja itu sudah bisa menyerap 120 juta lapangan kerja, ini luar biasa. Jadi, ini yang menjadi salah satu upaya kita bersama di mana pun kita berada, bagaimana kita menyiapkan jumlah usaha parekraf harus dipermudah," kata Wamenparekraf.

Dengan fenomena bonus demografi yang dimaksimalkan dengan baik untuk pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, Angela berharap Indonesia mampu keluar dari keadaan Middle Income Trap alias jebakan pendapatan menengah. Hal itu juga sempat disinggung Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyatakan bahwa pemerintah akan meningkatkan produktivitas sebagai salah satu jurus menghindari jebakan itu.

Sementara, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo menyatakan bahwa sebelum Indonesia Emas, masyarakat harus sukses pada 2035. Jika tidak sukses, tantangan ekonominya akan berat. "Kalau kita terjebak di middle dan low income trap ini, maka susah keluar dari jebakan itu. Karena perbandingan yang bekerja dengan yang butuh makan sudah mulai berat," tambahnya.