Jokowi Bakal Selidiki Dobel Anggaran di Dinas Pendidikan DKI

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memastikan akan menyelidiki lebih lanjut perihal temuan doble anggaran senilai Rp 700 miliar dalam proyek rehab gedung sekolah dan pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) sekolah dari Dinas Pendidikan (Disdik) DKI. Bahkan, menurutnya duplikasi anggaran di Disdik mencapai Rp 1 triliun.

"Ini baru akan disampaikan detailnya, tapi jumlahnya sudah disampaikan ke saya kira-kira ada hampir Rp 1 triliun. Kalau ada seperti ini, akan kita cek lagi detail," tegas Jokowi di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Minggu (13/4/2014).

Menurut pria yang karib disapa Jokowi itu, seharusnya Dinas Pendidikan DKI bertanggung jawab atas pengontrolan anggaran tersebut. Sebab, pengguna anggaran adalah Dinas Pendidikan DKI sendiri. Yang pasti, temuan dobel anggaran itu akan dikunci menggunakan e-budgeting agar tidak digunakan.

"Harus ngerti ada hampir 62 ribu mata anggaran yang ada di DKI Jakarta. Tidak mungkin kita cek satu per satu. Tapi yang temuan ini belum digunakan, baru di -lock. Kalau digunakan baru proses hukum," jelasnya.

Jokowi kembali menegaskan, pihaknya telah berulangkali mengingatkan kepada seluruh jajaran kepala dinas agar mencermati APBD DKI yang sudah keluar dari DPRD DKI dan Kemendagri. Apabila ada anggaran yang tak produktif -- terlebih adanya duplikasi -- agar dikumpulkan untuk kemudian dihilangkan.

"Akan saya coret, saya lock. Nanti diganti di perubahan. Sebagai contoh di Disdik itu ada duplikasi Rp 1 triliun," tegasnya.

Jumat, 11 April 2014 lalu, Disdik DKI melaporkan temuan dobel anggaran senilai Rp 700 miliar dalam proyek rehabilitasi dan pengadaan barang serta ATK sekolah di Jakarta. Perencanaan anggaran itu diusulakan ketika Taufik Yudi Mulyanto menjabat sebagai Kadisdik DKI pada 2013 lalu.

"Sudah saya laporkan ke gubernur. Langkah pertama Disdik di 2014, inventarisasi, kegiatan mana, anggaran mana yang tidak bisa dilaksanakan. Muncullah angka Rp 700 miliar," ungkap Kepala Disdik DKI pengganti Taufik, Lasro Marbun.

Munculnya dobel anggaran itu diduga karena dalam 1 proyek, terjadi 2 kali penganggaran. Misalnya, 1 sekolah di sebuah perencanaan dianggarkan rehab total. Ternyata dalam perencanaan lainnya, juga dianggarkan rehab total di sekolah yang sama.

Begitu juga dengan pengadaan barang-barang perlengkapan sekolah, seperti pot tanaman. Pembelian ini misalnya dianggarkan 5 pot, padahal kebutuhan sebenarnya hanya 2 pot. Sehingga terjadi overload atau kelebihan anggaran.