Hujan Ekstrem Diprediksi Banjiri Jabodetabek Lagi, Pemerintah Sesiap Apa?

Dituding Manfaatkan Soal UN Jokowi, M Nuh: Dipikir Saya Senang?

Mendikbud membantah dirinya memanfaatkan munculnya nama Jokowi di soal UN untuk mendekat kepada capres dari PDI Perjuangan itu.

oleh Ahmad Romadoni Diperbarui 16 Apr 2014, 19:25 WIB

Diterbitkan 16 Apr 2014, 19:25 WIB

Mendiknas M. Nuh (kanan) saat melakukan sidak tempat penyimpanan naskah ujian nasional (unas) di Mapolsekta Gubeng, Surabaya. (Antara)... Selengkapnya

Liputan6.com, Jakarta - Munculnya nama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi dalam soal ujian nasional (UN) menjadi perhatian banyak pihak. Posisi Jokowi yang juga sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan membuat pencantuman namanya itu dianggap sebagai upaya politisasi terhadap pelajar yang merupakan pemilih baru.

Tak hanya itu, munculnya soal tersebut ikut menyeret nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M Nuh. Mantan rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya itu dianggap ingin mengambil hati Jokowi agar 'diajak' jadi menteri. Hal itu langsung dibantah M Nuh.

"Sama sekali saya tidak ada niatan. Dipikir saya senang? Saya sangat sedih. Ini diluar kemampuan saya," kata Nuh usai memantau soal ujian di Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Rabu (16/4/2014).

Karena itu, dirinya langsung membentuk tim investigasi untuk menelusuri lebih dalam munculnya nama Gubernur DKI Jakarta itu di dalam teks soal ujian akhir. Dirinya sama sekali tidak ingin pendidikan dicampuri dengan urusan politik.

"Saya tidak tahu urusan-urusan politik, justru dari awal saya menyampaikan dunia pendidikan tidak boleh ditarik-tarik ke politik," lanjutnya.

M Nuh berharap insiden munculnya nama Jokowi dalam soal UN dapat segera diselesaikan. Tim bentukan Kemendikbud menurutnya harus cepat menangani kasus ini. "Kita tidak ridho, tidak rela, tidak boleh. Harus kita jaga betul roh dari pendidikan," tandasnya.

Sementara itu, juru bicara Kemendikbud, Ibnu Hamad memastikan tim pembuat soal bukan dari pihak Jokowi atau orang yang berkecimpung di dunia politik.

"Tim pembuat soal terdiri dari guru dan dosen perguruan tinggi dari Puspendik, lalu ada staf Balitbang. Jadi bebas politik, walau sifatnya kecolongan," terang Ibnu di Gedung Kemendikbud, Jakarta, siang tadi.

Ibnu menggarisbawahi tak ada kesalahan prosedur atas munculnya nama Jokowi di naskah UN. Proses verifikasi atas soal yang dibuat sudah dilakukan, hanya tim verifikator tidak melihat perkembangan politik nasional.

"Soal sudah disusun Juli dan Oktober sehingga proses prosedur sudah benar begitu. Tidak terduga Jokowi sebagai capres dan muncul di soal semata-mata tujuan akdemik," ujar Ibnu.