PT JM Terlalu Banyak Minta, Ahok Kaji Ulang Proyek Monorel

"Soal monorail, mesti kita kaji lebih dalam lagi. PT Jakarta Monorail itu pembicaraannya berubah terus," ujar Ahok.

oleh Andi Muttya Keteng diperbarui 29 Apr 2014, 14:28 WIB
Diterbitkan 29 Apr 2014, 14:28 WIB
6galeri-kereta-130627a.jpg
Jokowi berharap, monorel dapat segera meluncur di 2 rute di Jakarta, yakni Taman Anggrek-Kampung Melayu (blue line) dan rute Sudirman-Dukuh Atas hingga Pejompongan (green line).(Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta - Pengerjaan proyek Monorel bertambah rumit. Hal itu dinilai Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berdasarkan semakin banyaknya permintaan dari PT Jakarta Monorail (PT JM) selaku pengembang sekaligus investor Monorel.

"Soal monorail, mesti kita kaji lebih dalam lagi. Itu sangat bergeser-geser. PT Jakarta Monorail itu pembicaraannya berubah terus," ujarnya di Balaikota DKI Jakarta, Selasa (29/4/2014).

Ketika pembahasan mengenai perencanaan bisnis (Business Plan) monorel yang baru, PT JM mencantumkan jumlah estimasi penumpang yang melebihi kapasitas monorel. Setelah diturunkan jumlahnya, pihak JM lalu meminta pembangunan properti di stasiun-stasiun monorel. Permintaan itu pun kemudian dikaji Pemprov DKI.

Belum selesai masalah properti, lanjut pria yang karib disapa Ahok itu, PT JM kembali mengajukan permintaan pembangunan tiang di tengah jalan untuk stasiun monorel, padahal harus menopang 3 lantai bangunan di atasnya. Ahok pun mempertanyakan biaya pembangunan pondasi untuk tiang tersebut. Bila pondasi tiang saja harus menghabiskan dana besar, maka dapat berimbas pada mahalnya tarif sewa properti di stasiun monorel nantinya.

"Mau jual permata di situ? Yang naik monorail apa mau belanja begitu mahal? Terus dia (JM) mengatakan, ini kan urusan dia, duit dia. Ya kalau di tanah kamu, urusan kamu. Saya nggak mau pusing. Ini kan halaman kita (Pemprov DKI). Kalau mangkrak, bagaimana?" tegas Ahok.

Tak hanya itu, PT JM menurutnya juga secara lisan kepada Deputi Gubernur Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup DKI Sarwo Handayani, meminta lahan di Tanah Abang untuk stasitun atau Depo monorel. Kemudian, PT JM juga menginginkan kerja sama dengan sistem BOT (build, operate, and transfer) atau penyerahan aset monorel kepada pemerintah selama 50 tahun, padahal peraturannya hanya maksimal 30 tahun.

"Itu kajian terlalu banyak. Lalu dia ngomong kasih kita Tanah Abang saja deh, kita beres deh. Nah, ini geser lagi nih. Kalau kita kasih Tanah Abang lagi dasarnya apa?" tegas Ahok.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya