Tender Ulang JEDI Dikritik, Ahok Anggap Fitra Tak Paham Masalah

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menilai Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) tidak memahami permasalahan proyek Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI) yang sebenarnya. Pria yang karib disapa Ahok itu pun tak memedulikan kritikan Fitra terkait perubahan target proyek pengerukan kali itu menjadi 2 tahun dalam kontrak.

"Kontrak itu dari 4 tahun lalu dari zamannya Fauzi Bowo. Fitra itu ya dia kerjaannya audit anggaran, tapi dia sendiri tidak mengerti. Dia tidak mengerti masalahnya," ucap Ahok di Balaikota DKI Jakarta, Jumat (2/5/2014).

Penilaian Fitra bahwa harus ada penambahan anggaran dari pemerintah jika Bank Dunia mengurangi kontribusi dananya pun dibantah Ahok. Mantan Bupati Belitung Timur itu mengatakan percepatan pengerjaan JEDI justru untuk mengurangi pinjaman dari Bank Dunia.

Karena biaya proyek 5 tahun, dapat dipadatkan menjadi 2 tahun. Maka itu, 3 paket pengerukan dilaksanakan sendiri oleh Pemprov DKI.

"Kalau punya duit sendiri kenapa harus minjam? Kita pinjam itu juga karena terpaksa, karena ada ikatan komitmen fee. Kalau tidak sudah saya batalin semua. Karena apa? Kita ada duit kok. Jadi tuduhannya yang mana?" tegas Ahok.

Ia pun tak habis pikir mengapa segala aspek dari program pemerintah sering dicurigai. Baik itu proyek yang dikerjakan sendiri maupun proyek yang dibiayai menggunakan pinjaman dari pihak lain. Ia mengatakan Pemprov DKI ingin menahan pengeluaran sementara waktu karena sistem e-budgeting yang belum selesai.

Sebab, satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI belum mampu menggunakan satuan anggaran sehingga menimbulkan sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa). Untuk itu lah, Pemprov DKI ingin mengerjakan beberapa paket proyek dengan menggunakan dana Silpa agar lebih menghemat.

"Jadi Fitra jangan asal ngomong tapi sebenarnya tidak paham. Kalau punya duit kenapa harus pinjam? Pakai duit sendiri dituding buat dana pilpres. Jadi pinjam lebih lebih bagus. Aku sudah capek dengar Fitra, tidak mengerti maunya apa," jelas dia.

Proyek JEDI yang sekarang bernama Jakarta Urgent Flood Mitigation Project (JUFMP) berasal dari Bank Dunia. Kontribusi dana yang diberikan Bank Dunia adalah sebesar USD 139,64 juta dan USD 0,50 juta hibah bilateral. Sementara, pemerintah Indonesia (Pemprov DKI dan Pusat) akan menanggung pembiayaan sebesar USD 49,71 juta.

Dengan dimajukannya target penyelesaian menjadi 2 tahun, berpotensi terjadi pengurangan dan dari Bank Dunia. Itu berarti, menurut Uchok, Pemprov DKI harus menutupi kekurangan anggaran akibat pengurangan tersebut dan hal ini akan sangat merugikan.

"Alokasi anggaran yang diberikan Bank Dunia sudah terjadwal per tahun. Sehingga akan sangat sulit untuk diubah mekanisme penjadwalan ulangnya. Kalau ingin dilakukan perubahan, biasanya, terjadi pengurangan anggaran," jelas Uchok.