Bappenas: Pembangunan Monorel Lambat Seperti 2 Sejoli Mau Nikah

Walau telah diresmikan pada akhir tahun lalu, pembangunan proyek monorel Jakarta secara signifikan hingga kini belum juga dimulai.

oleh Luqman Rimadi diperbarui 24 Mei 2014, 16:50 WIB
Diterbitkan 24 Mei 2014, 16:50 WIB
2galeri-kereta-130627a.jpg
Mimpi untuk melihat meluncurnya moda transportasi massal seperti mass rapid transit (MRT) dan monorel di Jakarta akan segera terwujud. Usai pembangunan MRT di dua rute green and blue line kini direstui.(Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta - Walau telah diresmikan pada akhir tahun lalu, pembangunan proyek monorel Jakarta secara signifikan hingga saat ini belum juga dimulai. Sebagian kalangan menganggap PT Monorail Jakarta tidak siap membangun moda transportasi massal berbasis rel itu.

Konsultan dari Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas) Lukas Hutagalung menilai, lambatnya pembangunan ini lantaran pembuatan perjanjian kerja sama antara PT Jakarta Monorail dengan Pemprov DKI dilakukan secara mendetail dan hati-hati. Menurutnya, PT Jakarta Monorail dan Pemprov DKI ibarat 2 sejoli yan hendak melakukan penjajakan sebelum pernikahan.

"Bahkan ini seperti kerja samanya nanti akan lebih lama dari rata-rata masa perkawinan orang Indonesia saat ini. Karena mau kawin dalam waktu 50 tahun inilah, makanya penjajakannya membutuhkan waktu yang lama," kata Lukas di kawasan Kuningan City, Jakarta, Sabtu (24/5/2014).

Menurutnya, negosiasi antara Pemprov DKI dengan PT Jakarta Monorail yang tidak kunjung usai selama ini lantaran dua pihak itu sama-sama berkutat pada hak dan kewajiban dalam pelaksanaan proyek.

"Secara filosofis, karena pemerintah membutuhkan infrastruktur, maka haknya mendapatkan pembangunan infrastruktur dari pihak swasta. Tapi pemerintah wajib menyiapkan apa saja yang dibutuhkan pihak swasta. Konsekuensinya pihak swasta berhak mendapatkan keuntungan," ujarnya.

Menurutnya, dalam pembangunan proyek monorel ini, selaku pihak yang mempunyai kewenangan memberikan izin pembangunan monorel, Pemerintah DKI  tidak memberikan jaminan pada keuntungan tiket. PT JM harus mencari cara untuk mencari keuntungan lewat cara yang lain.

Hal itu menurutnya tidak lazim terjadi. Di kebanyakan kota di negara lain, pembangunan moda transportasi, pemerintah bersangkutan menjamin nilai komersial yang didapat oleh pihak swasta.

"Misalnya, bila nilai proyeknya bernilai 10, namun pendapatan dari tiket penumpang hanya 5, maka kelimanya itu harus dijamin pemerintah. Tapi dalam proyek monorel Jakarta, hal ini tidak dilakukan. pemerintah tidak memberi jaminan pada keuntungan tiket," ucapnya. (Ans)

Tag Terkait

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya