Pemprov DKI Diminta Tegas Terhadap Keberadaan Pendatang

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi II DPR, Nurul Arifin mengatakan pemerintah DKI Jakarta harus bersikap tegas agar tidak serta merta memberikan fasilitas yang sama bagi para pendatang baru yang diperkirakan usai Idul Fitri 1435 Hijriah ini ada 67 ribu orang yang akan masuk ke Jakarta.

"Hendaknya pemerintah DKI Jakarta bersikap tegas agar tidak ujug-ujug memberi fasilitas yang sama bagi para pendatang baru. Juga e-KTP yang sudah ada, hendaknya tidak dibuat mudah dengan mengganti domisili," kata Nurul di Jakarta, Sabtu (2/8/2014).

Nurul menambahkan, pekerjaan yang ada hendaknya diprioritaskan bagi penduduk lama DKI Jakarta. Dan menerapkan tahapan khusus bagi pendatang baru.

Di sisi lain, pemerintah juga harus memikirkan agar urbanisasi dan migrasi penduduk tidak terus menerus terjadi dengan cara membangun daerah-daerah asal. "Sehingga pembangunan tidak hanya terpusat di Jakarta atau Jawa saja," kata politisi Partai Golkar itu.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta, Purba Hutapea memprediksi akan ada penambahan jumlah pendatang baru di Jakarta sekitar 25,5 persen dibandingkan tahun lalu usai arus balik ini.

"Kalau dibandingkan tahun lalu, jumlah pendatang baru mencapai 51 ribu orang. Ini didata paska Lebaran hingga H+7 Lebaran. Jadi ada peningkatan 25,5% atau sekitar 17.500 dari tahun lalu," kata Purba di Jakarta, Jumat 1 Agustus kemarin.

Purba menerangkan, dari jumlah pendatang baru tersebut, terbagi 3 kategori yaitu ada pendatang baru yang akan menetap permanen di Jakarta, ada yang tinggal sementara waktu dan ada yang melanjutkan kembali pulang ke kampung halaman.

"Biasanya yang menetap permanen ini merupakan kaum urban yang ingin mengubah nasib di Jakarta. Kalau yang tinggal sementara biasanya hanya ingin menghabiskan waktunya dengan mengunjungi tempat-tempat wisata. Ada juga yang hanya tinggal selama libur Lebaran lalu pulang ke daerah asalnya," terang Purba. (Ant)