Pengamat: Jokowi Perlu Pertimbangkan Tokoh Daerah Jadi Menteri

Liputan6.com, Jakarta - Saat ini Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) tengah menggodok calon-calon menteri untuk kabinet pemerintahannya. Kabinet di pemerintahan Jokowi-JK diharapkan tidak hanya diisi kalangan partai politik dan profesional, tapi juga memperhatikan keterwakilan daerah.

"Kalau ada tokoh daerah yang mampu, kenapa tidak? Tentu tokoh tersebut yang memiliki kualitas dan memenuhi syarat," kata pemerhati politik dari Indonesia Public Institute Karyono Wibowo kepada Liputan6.com, di Jakarta, Selasa (21/10/2014).

Menurut dia, terpilihnya Jokowi dalam Pilpres 2014 antara lain karena adanya harapan besar rakyat daerah terhadap mantan Walikota Solo tersebut.

"Harapan rakyat di daerah semestinya bisa direpresentasikan melalui perwakilannya di kabinet mendatang. Kelebihan pejabat daerah itu lebih tahu problem dan kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat di pelosok yang jauh dari perkotaan," jelas dia.

"Karyono menjelaskan bahwa figur dari daerah yang ditunjuk jadi menteri tentunya harus memiliki prestasi, integritas dan kapabilitas. Dan hal itu tidak sulit didapat, karena banyak kepala daerah yang kapabel untuk menjadi menteri dalam Kabinet Jokowi.

"Tokoh-tokoh daerah ini patut dipertimbangkan agar ada keterwakilan daerah untuk memperkuat hubungan antara pusat dengan daerah dan untuk menjalin komunikasi antar daerah", terang Karyono.

Lebih jauh, mantan peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) itu mengatakan, banyak persoalan daerah yang selama ini tidak mampu dipecahkan oleh pemerintah pusat. Hal itu dikarenakan pejabat di kementerian kurang memahami persoalan di daerah dan kurang memiliki keterikatan hati dengan masyarakat yang tinggal di daerah.

"Pertimbangan mengenai keterwakilan daerah dalam menyusun kabinet pemerintahan di negeri ini bukan hal baru. Hal itu sudah dilakukan sejak pemerintahan Presiden Soekarno hingga SBY (Susilo Bambang Yudhoyono). Hanya porsi menteri dan asal daerahnya saja yang berbeda."

"Oleh karena itu menurut saya perlu ada pemerataan dari aspek kedaerahan. Daerah yang belum pernah ada tokohnya yang jadi menteri di kabinet pemerintahan perlu dipertimbangkan," ujar Karyono.

Pendapat senada disampaikan pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing. Ia menjelaskan, Jokowi jangan melupakan bahwa dirinya juga terlahir dari daerah.

"Ia dulu kan berangkat dari pejabat daerah, mulai dari walikota, gubernur hingga presiden. Jadi jangan apriori dengan keterwakilan pejabat daerah di kabinetnya nanti," ujar dia.

Lebih jauh pengajar ilmu komunikasi politik Universitas Pelita Harapan (UPH) itu mengatakan banyak kepala daerah setingkat bupati, walikota hingga gubernur yang memiliki kapasitas dan integritas yang layak menjadi menteri. Apalagi kepala daerah yang terpilih dan menjabat dua periode memimpin daerah, tentu memiliki kemampuan manajerial pemerintahan.

Namun dia mengakui bahwa dalam penyusunan kabinet ada aspek politik yang sulit dihindari. Meski begitu, figur yang diusung tetap harus memiliki kompetensi dan kapabilitas di bidangnya. Ia pun berani bertaruh bahwa pejabat daerah di kabinet lebih baik kinerjanya dibanding sekadar tokoh nasional atau pejabat profesional yang duduk di kementerian.

"Untuk menjadi menteri (Kabinet Jokowi-JK) bukan profesionalisme, tetapi integritas. Bekerja secara nyata transparan dan tidak neko-neko. Dan itu sering kita dapati dari pejabat daerah yang mau turun langsung atau diistilahkan blusukan. Beda dengan pejabat profesional yang enggan menyatu dengan masyarakat," tandas Emrus.