Gubernur Papua: Aparat Jual Amunisi ke Separatis Bukan Hal Baru

Liputan6.com, Papua - Gubernur Papua Lukas Enembe meminta Panglima TNI Jenderal Moeldoko menertibkan pengiriman senjata dan amunisi ke Papua. Ini dilakukan pascapengakuan Polda Papua dan Kodam Cenderawasih yang menyebutkan anak buahnya diduga terlibat dalam penjualan amunisi ke separatis.

Pihaknya juga pernah mengingatkan kepada petinggi TNI/Polri di Papua untuk pergerakan kelompok ini diwaspadai. Saat itu, menurut Enembe kelompok bersenjata baru memiliki sekitar 30-40 senjata.

"Dulu saya pernah ingatkan, saat saya masih menjabat sebagai Bupati Puncak Jaya, agar TNI/Polri harus waspada pada kelompok ini. Apalagi sekarang, misalnya senjata mereka sudah bertambah, maka kekuatan mereka akan semakin besar, gangguan lebih tinggi dan mereka pasti akan menguasai daerah itu," ujar Enembe di Papua, Kamis (30/10/2014).

Dalam pertemuannya dengan Moeldoko, dirinya meminta Moeldoko untuk mengontrol anak buahnya di lapangan. Selain itu, TNI harus teliti serta menghitung ulang dalam pengiriman amunisi ke Tanah Papua.

"Anak buah dilapangan itu kan juga butuh makan dan minum, jika satu peluru dijual dengan harga Rp 1 juta. Mereka pasti bisa hidup. Sehingga kami minta agar pengiriman amunisi dan senjata ke Papua harus dihitung baik dan diawasi secara ketat. Penjualan amunisi dari oknum aparat TNI/Polri terjadi sudah menahun dan bukan barang baru," jelas dia.

Pihaknya juga mengajak kelompok bersenjata untuk menyerahkan diri dan ikut bergabung dalam pembangunan di Tanah Papua. Tentu saja, kelompok ini juga harus menyerahkan senjata dan amunisi yang selama ini mereka gunakan.

"Setelah tertangkapnya Rambo Cs, kelompok bersenjata seharusnya sadar bahwa kekuatan mereka kecil dan tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan TNI/Polri. Apalagi mereka harus dihadapkan dengan kematian, misalnya dalam baku tembak antara kelompok bersenjata dan aparat keamanan dan mati karena penyakit HIV/AIDS," jelas Enembe.

Lanjut Enembe, aparat keamanan bisa saja menumpas habis kelompok ini. Namun pendekatan yang mengedepankan persuasif dan kesejahteraan terus dilakukan. Dan bukan operasi militer.

"Jika operasi militer ini dilaksanakan, pasti kelompok ini hancur. Sehingga lebih baik menyerah dan kembalikan semua senjata yang mereka miliki. Mari kita semua bergabung dengan pembangunan yang saat ini sedang kita lakukan dan jangan mengganggu stabilitas. Apalagi saat ini Pemda Papua terus memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada masyakarat asli Papua," ungkap Enembe.