Daya Beli Lesu di Lebaran 2025, Apa Penyebab dan Bagaimana Jalan Keluarnya?

DPR Segera Panggil Menko Kemaritiman Indroyono Soesilo

Pemanggilan DPR ini berkaitan dengan adanya nomenklatur atau adanya kementerian baru yang dibentuk Presiden Jokowi.

oleh Taufiqurrohman Diperbarui 01 Nov 2014, 07:32 WIB

Diterbitkan 01 Nov 2014, 07:32 WIB

Rapat Penetapan Komisi, Anggota Dewan yang Baru Pada Bolos

Berdasarkan prisensi manual pukul 10.15 WIB, dari 555 anggota sebanyak 108 anggota dewan absen dalam rapat tersebut. Sedangkan sebanyak 447 anggota DPR telah hadir dalam ruang rapat paripurna, Jakarta, Kamis (16/10/2014) (Liputan6.com/Andrian M Tunay)... Selengkapnya

Liputan6.com, Jakarta - Pimpinan DPR akan segera memanggil menteri kabinet kerja Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Hal itu terkait dengan adanya nomenklatur atau adanya kementerian baru yang dibentuk Presiden Jokowi.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, pihaknya akan memanggil Menko Kemaritiman Indroyono Soesilo. Kementerian tersebut, sebelumnya belum ada pada pemerintahan sebelumnya.

"Ini menko baru belum memiliki kantor dan anggaran. Kami ingin dengar dari beliau," kata Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (31/10/2014) malam.

Selain itu, DPR harus berkoordinasi Kementerian Koordinasi Kemaritiman terkait mitra kerja komisi. "Dimana meletakkan seluruh mitra dibawah Menko Kemaritiman," ujarn dia.

Selain itu, DPR juga akan memanggil kementerian baru lainnya yakni Menteri Koordinasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani. DPR akan menanyakan apakah perbedaan kementerian tersebut dengan kementerian koordinator kesejahteraan rakyat.

"Apakah DPR harus melakukan perubahan nomenklatur, kalau mengikuti maka akan kita undang," ucap Fahri.

Masih kata Fahri, DPR mendukung ide Jokowi fokus pada bidang kemaritiman. Dimana ide tersebut merupakan sesuatu yang revolusioner.

"Tanpa persatuan tidak bisa mewujudkan ide. Kita coba membangun darat, hasilnya belum maksimal, kita coba bergerak air. Kata Pak Jokowi, jangan lagi membelakangi laut, ini memerlukan dukungan dewan karena pekerjaan besar," tandas Fahri.