Fadel: Kenaikan BBM Perlu Persiapan Lama, Dampaknya Luar Biasa

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah berniat menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Namun beberapa kalangan meminta agar pemerintah tidak gegabah menaikkan harga BBM. Sebelum memutuskan, pemerintah diminta mematangkan rencana jangka panjang dan memikirkan dampaknya.

"Masih memerlukan waktu persiapan. Karena BBM ini kan berbeda dengan yang lain, multiple effect-nya luar biasa," ujar Wakil Ketua Umum Partai Golkar Fadel Muhammad di Kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli, Slipi, Jakarta Barat, Sabtu (15/11/2014).

Fadel menilai, selama isu kenaikan BBM bergulir, pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi belum menyiapkan anggaran untuk warga miskin. Anggaran tersebut yakni kompensasi dari kenaikan harga BBM, seperti subsidi pupuk, bantuan bagi Usaha Kecil Menengam (UKM) dan kompensasi lainnya.

"Saya Ketua Komisi XI, saya belum lihat ada anggaran yang dicantolkan. Kemenkeu harus menyiapkan dana penyangga. Supaya kenaikan BBM disiapkan dengan baik, siapkan dana bantalan supaya nggak menambah warga miskin," kata dia.

"Jadi persiapan dulu yang dimatangkan, harus baik, setelah itu baru bicara kenaikan," tandas mantan Gubernur Gorontalo itu.

‎Segera Diumumkan

Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK sebelumnya mengungkapkan, pengumuman rencana kenaikan harga BBM bersubsidi akan diumumkan secepatnya. Pengumuman akan disampaikan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi langsung setelah kembali dari lawatan ke beberapa negara.

"Memang kita perlu cepat. Insya Allah begitu Pak Jokowi tiba, itu akan segera diumumkan supaya menghilangkan keragu-raguan yang ada," ujar JK di Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, baru-baru ini.

JK mengatakan, untuk saat ini pemerintah masih melakukan perhitungan ulang mengenai besaran tarif kenaikan yang akan diberlakukan. Penghitungan tersebut, mengacu harga minyak dunia saat ini anjlok ke level US$ 80 per barel.  

"Artinya yang dimpor juga naik harganya akibat rupiah tetapi turun harganya karena minyak dunia. Kita hitung kombinasinya berapa persen naik berapa persen," kata JK. (Ans)