2 Anggota DPD Bahas TKI dengan Walikota Risma

Liputan6.com, Surabaya - Walikota Surabaya, Jawa Timur, Tri Rismaharini mendapat kunjungan 12 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Mereka hendak membahas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri, khususnya Pembinaan TKI di daerah.

Dalam pembahasan tersebut, Walikota yang akrab disapa Risma tersebut menjelaskan bahwa pemkot berkomitmen meningkatkan taraf hidup, harkat dan martabat TKI asal Surabaya dengan cara peningkatan skill.

"Pengiriman tenaga kerja tanpa skill mumpuni rentan mendapat perlakuan kasar. Sebaliknya, jika tenaga kerja dari Indonesia menguasai keterampilan yang baik maka akan dihargai mahal di mana pun tempat dia bekerja," tutur Walikota Risma, Senin (1/12/2014).

Walikota perempuan pertama di Surabaya ini menambahkan bahwa konsep kesiapan memasuki dunia kerja sudah ditekankan sejak jenjang sekolah menengah kejuruan (SMK). Perhatian pemkot pada sektor SMK terlihat jelas. Para pelajar SMK di Kota Pahlawan difasilitasi makan siang dan modal usaha.

"Tapi jam belajarnya sampai pukul 5 sore dan mereka wajib membuat suatu produk yang bernilai jual," imbuh Risma.

Pemkot juga menyediakan beasiswa khusus sekolah perawat dan pelayaran. Perawat sengaja dipilih sebagai jurusan khusus penerima beasiswa karena, kata Walikota Risma, di Yokohama, Jepang tengah butuh banyak tenaga kerja di bidang itu. Makanya, para penerima beasiswa sekolah perawat sekaligus dibekali kemampuan berbahasa Jepang.

"Sedangkan lulusan sekolah pelayaran kini banyak dicari. Bahkan siswa yang masih duduk di kelas pertama sudah indent untuk dipekerjakan. Mungkin karena adanya peningkatan arus barang antarnegara," tandas mantan Kepala Bappeko Surabaya ini.

Sementara itu, menurut pimpinan rombongan DPD yang berasal dari DKI Jakarta, Fahira Idris mengatakan, bahwa dari hasil kunjungan ke Surabaya ini, dia mendapat sesuatu yang positif. Ternyata, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya sudah mempunyai konsep matang dalam memberdayakan para tenaga kerja lokal.

"Apa yang dilakukan Pemkot Surabaya patut diapresiasi. Kami mendapat ilmu dan masukan positif untuk disebarkan ke daerah-daerah lain," ungkap dia.

Sedangkan menurut anggota DPD RI perwakilan Provinsi Jawa Timur, Emilia Contessa mengatakan, bahwa seharusnya konsep pemberdayaan tenaga kerja di Surabaya sudah harus diterapkan secara nasional di seluruh daerah.

Dia mengakui, Surabaya sudah sekian langkah lebih maju dalam bidang penyiapan tenaga kerja. Oleh karenanya, ibunda artis Denada Tambunan ini tidak kaget kalau Surabaya sudah tidak mengirim tenaga kerja nonformal ke luar negeri.

"Saya salut dengan program-program Pemkot Surabaya. Semoga ke depan nasib tenaga kerja kita (TKI) yang bekerja di luar negeri bisa lebih baik lagi," ujar Emilia Contessa. (Ans)