Demokrat Tetap Perjuangkan Pilkada Langsung

Liputan6.com, Jakarta - DPR dipastikan akan membahas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada Januari 2015. Fraksi Partai Golkar yang merupakan bagian dari Koalisi Merah Putih (KMP), sudah resmi menolak perppu yang mengatur pilkada langsung itu.

Namun demikian, Fraksi Partai Demokrat tak mau menilai terlalu dini bahwa seluruh fraksi yang tergabung dalam KMP akan menolak perppu warisan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang juga Ketua Umum Partai Demokrat itu.

"Rumor tentang KMP tidak mendukung, masih terlalu dini untuk disikapi karena pembahasan mengenai perppu baru akan dibahas pada saat awal masa persidangan ke-2 setelah reses. Sikap yang sesungguhnya baru akan kita ketahui setelah proses berjalan," kata Sekretaris Fraksi Demokrat DPR Didik Mukrianto saat dihubungi, Jakarta, Kamis (4/12/2014).

Dia menambahkan, wacana KMP akan menolak Perppu Pilkada tak membuat surut Fraksi Demokrat untuk terus memperjuangkan perppu tersebut. Terlebih kata Didik, Koalisi Indonesia Hebat (KIH) mendukung sejak awal pilkada secara langsung sehingga kalkulasi politik tidak ada yang perlu dikhawatirkan.

"Konstelasi politik di DPR harusnya merefleksikan apa yang menjadi kehendak masyarakat. Sebagian besar masyarakat dalam konteks ini menginginkan pilkada langsung. Untuk itu masyarakat akan menjadi juri sekaligus hakim yang memutuskan, partai mana yang terus memperjuangkan aspirasi mereka dan partai mana yang hanya lips service," beber dia.

Sejauh ini lanjut Didik, partainya telah berkomunikasi baik dengan KMP maupun KIH untuk sama-sama mendukung Perppu Pilkada tersebut.

"Agar kita bersama-sama mengedepankan harapan masyarakat termasuk pilkada langsung dengan perbaikan sebagaimana yang dimaksud dalam perppu," tandas Didik Mukrianto. (Ans)