Ahok Minta Bedeng Pekerja Sodetan Ciliwung Dihancurkan

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok ‎menjamin masalah banjir yang terus menggenangi wilayah Kampung Melayu dan sekitarnya akan terselesaikan. Terutama bila seluruh warga yang tinggal di bantaran kali telah dipindahkan ke Rumah Susun Sewa (Rusunawa) yang saat ini sedang dibangun oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Kalau sudah direlokasi, rusunnya udah dibangun, kita jamin beres semuanya, asal mau ngalah. Jadi sekarang ini kita mesti agak tegas sekarang," ujar Ahok di Balaikota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (15/12/2014).

Ahok pun turut memuji pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang menjadi penanggung jawab pembangunan sodetan Kali Ciliwung, lantaran bekerja dengan cepat. Namun demikian, Ahok meminta agar Kementerian PU tidak meninggalkan sisa-sisa bangunan rumah bedeng yang selama menjadi tempat para pekerja beristirahat.

Penghancuran rumah-rumah tersebut menurut Ahok harus dilakukan agar tidak dimanfaatkan oknum tertentu yang memanfaatkan situasi tersebut.‎

"Pak Iskandar (Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane) sudah kerja keras nih, cuma tadi saya kasih tahu, tolong nih bedeng-bedeng bekas kerjaan jangan ditinggal lama-lama. Coba, ditinggal seminggu, sudah ada penghuninya. Extend lagi. Jadi bedengnya pegawai, begitu ditinggal nambah beranak dia, nyewain. Jadi itu mesti cepet dibongkar," ucap Ahok.

Terkait dengan adanya sejumlah warga yang menolak untuk dipindahkan, Ahok mengatakan, pihaknya mengaku serba salah lantaran bila digusur paksa, pihaknya akan diadukan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan disebut telah melakukan pelanggaran HAM.

"Kita mesti agak tegas justru, tapi coba lihat kasus Banjarnegara pada komentar nyalahin pemerintah. Kok pemerintah (yang salah). Itu terjadi karena pemerintah nggak maksa rakyat pindah. Kalau kita (pemerintah) maksa, dibilang melanggar HAM. Jadi udah lah, harusnya maksa, tapi dengan hati yang baik, kita siapkan rumah susun, kita dorong," tandas Ahok.

Ahok pun mengaku, setelah melakukan koordinasi dengan Kementerian PU dan beberapa walikota dan bupati yang menjadi daerah mitra DKI Jakarta seperti Kabupaten/Kota Tangerang dan Bekasi, pihaknya akan memperbaiki infrastruktur yang selama ini dapat menangkal banjir masuk ke wilayah Ibukota tanpa harus melalui birokrasi yang berbelit-belit.

"Kita koordinasi dengan teman-teman walikota, bupati, misalnya, contoh Bekasi, itu kan kecamatan bisa bebas banjir asal dibuat sodetan ke BKT (Banjir Kanal Timur), selisihnya masih 3 meter. Coba kalau kajian-kajian terus kan lama, kita minta izin Menteri PU (Basuki Hadimuljono), kita pemberitahuan, nanti surat-surat yang lain nyusul, sama kayak kita mau pelebaran jalan misalnya, pelebaran jalan tanah PU, kalau tunggu proses kajian lama kan," pungkas Ahok. (Ans)