Ahok Tak Bisa Paksa Angkutan Umum di DKI Turunkan Tarif

Kilas Balik Ahok, Gubernur Baru Jakarta — Pada tahun 2009, Basuki mencalonkan diri dan terpilih menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan Bangka Belitung mewakili Partai Golkar. Ia sukses meraup 119.232 suara dan duduk di Komisi II. (Dok.Liputan6.com)

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku tidak bisa berbuat banyak terkait tidak turunnya tarif angkutan umum. Padahal harga bahan bakar minyas (BBM) bersubsidi telah diturunkan pemerintah dari Rp 8.500 menjadi Rp 7.600.

Pria yang biasa disapa Ahok itu menegaskan, sebagai pembuat kebijakan pihaknya hanya akan mendorong penggunaan angkutan massal Transjakarta dari pada memaksa pengelola angkutan umum lainnya menurunkan tarif.

"‎Angkutan umum masalahnya tidak mau turunin tarif. Makanya kita akan perkuat jaringan Transjakarta. Kita pengen e-ticketing bayar bulanan atau harian, jadi diskonnya dari situ," ujar Ahok di Balaikota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (6/1/2015).

Ahok bahkan mengungkapkan aturan pelarangan ‎sepeda motor melewati kawasan Bundaran HI hingga Jalan Medan Merdeka Barat merupakan upaya Pemprov DKI memaksa warga untuk naik Transjakarta. ‎Selain memaksa warga, Ahok juga mengaku ke depan pihaknya akan mengambil alih seluruh pengelolaan angkutan umum di bawah PT Transjakarta.

‎"‎Kita akan maksa semua kendaraan yang ada itu di bawah naungan Transjakarta. Kita akan bayar rupiah per kilometer. Jadi nggak boleh ngetem-ngetem lagi. Angkot-angkot itu lewat jalur-jalur inspeksi saja," ucapnya.

‎Dengan upaya tersebut, Ahok mengatakan pihaknya dapat mengembangkan sistem terintegrasi angkutan massal di seluruh Jakarta dengan menggunakan tiket wlwktronik. Jadi, tidak hanya Transjakarta, ke depannya angkutan umum seperti Metro Mini, Kopaja, maupun Mikrolet akan menggunakan sistem satu tiket, yaitu dengan tiket elektronik.

"‎Anda harus beli e-ticketing, nanti kartu bisa bayar parkir dan lain-lain," tukas Ahok.