PT JM ke Ahok: Lokasi Monorel Ditentukan Pemprov DKI, Bukan Kami

Direktur PT Jakarta Monorail (PT JM) Sukmawati Syukur mengatakan pihaknya belum pernah secara langsung mengadakan rapat bersama Ahok.

oleh Andi Muttya Keteng diperbarui 12 Jan 2015, 13:00 WIB
Diterbitkan 12 Jan 2015, 13:00 WIB
Tiang Monorel Lama Terbengkalai
Sejumlah kendaraan melintas di antara tiang monorel di kawasan Senayan, Jakarta, Rabu (2/7/14). (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Pembangunan Depo Monorel di atas Waduk Setiabudi, Kuningan, Jakarta Selatan, dinilai tidak layak oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Hal itu disampaikan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok setelah berkonsultasi dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi terkait proyek monorel.

Menanggapi hal itu, Direktur PT Jakarta Monorail (PT JM) Sukmawati Syukur mengatakan, lokasi pembangunan depo monorel di atas Waduk Setiabudi itu merupakan keputusan Pemprov DKI. Sedangkan pihaknya hanya membuat rancangan.

"Lokasi (pembangunan) depo itu yang menentukan adalah Pemprov DKI. Kami, PT JM hanya mendesain saja," kata Sukmawati di Jakarta, Senin (12/1/2015).

Dia juga menegaskan, Menteri Pekerjaan Umum yang sebelumnya, yakni Djoko Kirmanto sudah menyetujui rencana PT JM untuk membangun depo monorel di atas Waduk Setiabudi.

"Menteri PU yang dulu sudah setuju (pembangunan) depo monorel di KBB (Kanal Banjir Barat). Pembangunan depo di Waduk Setiabudi itu dipilih atas kesepakatan bersama PT JM dan Pemprov DKI sebelum kami diminta untuk mendesain," kata Sukmawati.

Menurut dia, adanya kesalahpahaman ini karena pihaknya belum pernah secara langsung mengadakan rapat bersama Ahok, khususnya tentang kelanjutan proyek pembangunan monorel di Jakarta. "Pak Ahok ‎tidak pernah rapat langsung dengan PT JM. Jadi info yang didapat itu tidak pernah lengkap," kata dia.

Oleh karena itu, kata Sukmawati, PT JM mempertanyakan sejumlah pernyataan Ahok di media yang cukup menyudutkan pihaknya kepada Pemprov DKI. Saat ini menurut dia, PT JM menunggu surat penjelasan terkait nasib proyek monorel dari Pemprov DKI. "Jadi kami akan tunggu saja apa keputusan DKI. Kami sedang menunggu surat resmi Ahok," jelas dia.

Sebelumnya, Ahok mengatakan, berdasarkan saran dari Kementerian Pekerjaan Umum, pihaknya tidak mungkin membangun Depo Monorel di atas Waduk Setiabudi, Kuningan, Jakarta Selatan, seperti yang dirancang PT Jakarta Monorail. Selain itu, rencana membangun Depo Monorel di kawasan Tanah Abang juga tak disetujui Pemprov DKI karena memakai pondasi satu ruas jalan.

"Saya nggak setuju kalau seperti itu. Berarti Jakarta Monorail mesti kita tolak dong, kalau kamu ngotot Deponya di atas Waduk Setiabudi. Saya laporkan tadi ke presiden. Ya pasti kita tolak kan, Anda harus mencari depo baru. Kalau Depo baru di luar jalur, harus tender (investor baru). Anda (PT JM) nggak punya hak lagi. Itu aja yang kita jawab," jelas Ahok.

Karena telah mendapatkan saran dan rekomendasi dari Kementerian PU soal pembangunan Depo di atas Waduk Setiabudi itu, Ahok pun segera mengirim surat ke PT JM untuk memutuskan nasib proyek Monorel. "Karena sudah dapat rekomendasi dari PU. Minggu depan kita balas (surat PT JM)," tandas Ahok. (Riz/Sss)

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya