Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi III DPR Fraksi Gerindra Martin Hutabarat menilai Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno yang menyebut pendukung KPK sebagai 'rakyat tidak jelas' bisa memancing kebencian. Sebab, menurut dia, yang mendatangi KPK dan Mabes Polri saat penangkapan pimpinan KPK Bambang Widjojanto merupakan akademisi dan tokoh masyarakat. Sehingga tidak pantas mereka sampai disebut 'tak jelas'.
"Jumat malam di Mabes Polri meminta agar Bambang dibebaskan adalah profesor, doktor, dosen, pemred, pemimpin Agama, penggiat anti-korupsi, mantan pejabat tinggi, anggota DPR Komisi III dan ratusan tokoh masyarakat lain yang mendamping Pak Zulkarnain dan Pandu (Wakil Ketua KPK) untuk menemui Wakapolri," ucap dia saat dihubungi, Jakarta, Senin (26/1/2015).
Padahal dikatakan Martin, kedatangan para tokoh itu semata-mata berdasarkan rasa kepedulian tanpa pamrih untuk membela pimpinan institusi yang mereka percaya telah bekerja baik memberantas korupsi.
"Apakah guru-guru Besar universitas ternama, doktor-doktor ternama dan anggota Komisi III DPR adalah rakyat yang tidak jelas? Sangat jelas!" tegas Martin.
Maka, ia pun menyarankan agar Menkopolhukam Tedjo Edhy agar berbicara yang menyejukkan? Karena imbauan Tedjo agar pimpinan KPK tak membakar massa justru membuat masalah baru denga menyulut emosi rakyat.
"‎Menko Polhukam harus membiasakan diri jangan terlalu cepat bicara yang dia tidak mengerti," imbuh Martin.
Menurut dia, jabatan Tedjo sekarang adalah menteri. Berbeda jauh dengan posisinya terdahulu sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL). Apalagi Menko Polhukam adalah jabatan politik. Maka dia meminta agar Tedjo belajar bagaimana cara berkomunikasi yang baik sebagai seorang menteri dari pejabat sebelumnya, yakni Djoko Suyanto.
"Perlu kearifan dan kehati-hatian dalam berbicara. Belajarlah dari seniornya terdahulu Marsekal Djoko. Menko Polhukam yang lalu," pungkas dia.
Bisa Ditegur Jokowi
Sementara itu, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid yakin Presiden Jokowi akan memberi teguran kepada Tedjo terkait pernyataannya tersebut. "Nanti pasti Presiden menegur Tedjo untuk pemerintahannya ke depannya‎," kata Hidayat di Kantor PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (26/1/2015).
Menurut Hidayat, jika memang Tedjo dianggap bermasalah untuk pemerintahan dengan pernyataannya itu, maka Jokowi akan me‎lakukan koreksi. Sebaliknya, kalau dianggap tidak bermasalah, maka dibiarkan. "Kita tunggu saja," kata politisi PKS itu.
Sebelumnya Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdjiatno menilai KPK kekanak-kanakan dengan sengaja mengajak rakyat untuk mendukungnya atas polemik yang memanas antara KPK-Polri pasca penangkapan dan penetapan tersangka Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto oleh Bareskrim Polri. Bahkan Tedjo menyebut bahwa rakyat yang berduyun-duyun datang ke KPK untuk mendukung KPK adalah rakyat tidak jelas.
"Jangan membakar-bakar massa, mengajak rakyat, ayo rakyat. Tidak boleh begitu. Itu suatu pernyataan sikap yang kekanak-kanakan. KPK berdiri sendiri. Kuat dia. Dia akan didukung konstitusi, bukan dukungan rakyat yang enggak jelas itu," kata Tedjo di Istana Kepresidenan, Sabtu 25 Januari 2015. (Riz/Ans)