Habibie Yakin Jokowi Memihak 100% Kepentingan Rakyat

Liputan6.com, Jakarta - Presiden ke-3 RI BJ Habibie bertemu dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat. Dalam pertemuan tersebut, Habibie banyak menyampaikan nasihat dan wejangan kepada Jokowi terkait kepemimpinannya sebagai Presiden ke-7 RI.
‎
Dalam pertemuan itu, Habibie mengaku banyak bertukar pikiran dan berbagi pengalaman dengan Presiden Jokowi. Ia pun bercerita bagaimana reformasi yang telah dicapai dalam sistem bernegara di Indonesia, di mana presiden dipilih oleh Majelis Perwakilan Rakyat (MPR). Kini presiden dipilih langsung oleh rakyat.

"Jadi presiden RI sejak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono)  sebenarnya  sampai detik ini presiden sipilih oleh rakyat langsung, dan tidak mewakili golongan partai apapun lagi, kriterianya ditentukan oleh rakyat sendiri," ujar Habibie.

Habibie juga bercerita mengenai sistem politik saat ini yang menjadikan peran rakyat begitu vital. Menurut dia, sistem saat ini menjadikan tidak ada partai yang dipilih lebih dari 20% suara, sementara Presiden Indonesia yang memilih sekurang-kurangnya 51%.

Karena itu, Habibie meyakini, presiden yang dipilih rakyat itu memihak 100% kepentingan rakyat. "Kami yakin presiden yang dipilih memihak 100% kepentingan rakyat, sangat menyadari masalah-masalag itu. Jangan lupa kalau produk hukum itu namanya UU itu kuat sekali, dasarnya ketetapan MPR UUD."

"Tapi jangan lupa keputusan presiden yang dipilih oleh rakyat, produk hukum juga itu, sama akarnya juga UUD," tegas Habibie. ‎

Mantan Menristek era Presiden Soeharto itu pun turut berkomentar mengenai kisruh yang terjadi antara KPK dan Polri saat ini. Ia menghormati proses-proses hukum yang ada, karena sekarang ini dan berharap presiden Jokowi  tetap fokus menjalankan agenda pembangunan, walau disibukkan dengan munculnya kisruh yang melibatkan 2 lembaga penegak hukum itu. ‎

"Ya udah tunggu aja, sekarang kita kerja, jangan itu saja. Bagaimana pembangungan, bagaimana kita tingkatkan produktifitas, pendidikan, bagaimana meningkatkan pemerataan. Jangan semua fokus ke situ. Sudah dikatakan tunggu, mesti tunggu," imbau Habibie.

Terkait institusi penegak hukum, BJ Habibie mengingatkan agar sebaiknya institusi penegak hukum itu harus obyektif. Tapi subyektif kepada kepentingan rakyat.  

"Penegak hukum itu harus objektif tapi subjektif terhadap kepentingan rakyat. Jangan hanya berdasarkan UU Internasional atau apapun, tapi jika diihat pada akhirnya rakyat tidak kebagian apa-apa," tandas Habibie.

‎Rekomendasi Kompolnas

Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Adrianus Meliala mengatakan, Kompolnas merekomendasikan kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk tidak melantik Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri. ‎Rekomendasi tersebut telah disampaikan kepada Jokowi dalam pertemuan tertutup di Istana Negara.

"Highly recomended ya tidak melantik,‎" ujar Adrianu‎s.

Namun demikian, Adrianus mengatakan, pihaknya tidak hanya memberi rekomendasi tersebut. Tapi juga memberikan opsi-opsi lain kepada Presiden Jokowi, termasuk dampak apa saja dari masing-masing opsi yang akan diambil.

‎‎"Kami lebih pada memberikan opsi plus pertimbangan. Kami nggak mau partisan, kami juga nggak mau disebut membela KPK atau membela Polri, dari semua opsi yang ada kami memberikan pertimbangan, kalau milih opsi ini, untungnya ini, ruginya ini," jelas dia.

Menurut Adrianus, kalau Jokowi mengambil keputusan harus menunggu proses praperadilan yang diajukan Budi Gunawan, itu sudah menjadi keputusan hak prerogatif presiden.

"Beliau (Jokowi) amat mengerti beliau mencari konfirmasi, jadi beliau tidak mencari ide baru. Kalau kita lihat sih beliau nggak gamang, beliau sudah punya position. Kan ada saran dari tim, kalau tim kan hanya tim, kalau kami kan jelas pembantu presiden. Gradasinya mungkin beda-beda ya," tandas Adrianus. (Rmn)