Martin Gerindra: Jasa Budi Gunawan, KMP-KIH Bersatu

Liputan6.com, Jakarta - Komjen Pol Budi Gunawan dianggap berjasa menyatukan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP). Hal itu diutarakan anggota DPR Martin Hutabarat. Politisi Gerindra itu menuturkan saat Presiden Jokowi mengusulkan Budi Gunawan, seluruh Komisi III setuju mendukung pencalonan tersebut.

"‎Nah pada pertengahan Januari kemarin, ada rapat dan hasilnya semua fraksi (KIH dan KMP) langsung bersatu, dan ini adalah jasa dari BG, karena bisa mengatasi perbedaan-perbedaan di DPR," ujar Martin, dalam diskusi bertemakan Simalakama Jokowi, di Jakarta, Sabtu (14/2/2015).

Saat berkunjung ke daerah pemilihannya (dapil), Martin merasakan dampak persatuan 2 koalisi. Masyarakat di dapilnya tidak terbelah lagi antara KIH dan KMP.

"Saya melihat sisi positifnya saat ke daerah. Saya lihat dari BG ada aspek positifnya, yang tidak akan kami lupakan di DPR, karena bisa bersatu dan melaksanakan fungsinya dengan baik," tegas dia.

Budi Gunawan Terombang-Ambing

Selain itu, dia mengungkapkan muncul fenomena taruhan terkait Budi Gunawan. Sekelompok orang bertaruh apakah mantan ajudan Presiden Megawati Soekarnoputri itu dilantik sebagai kapolri atau tidak.

"Ada teman saya namanya Handoko atau dipanggil Acuan. Dia telepon sudah ditetapkan belum BG. Saya curiga, rupanya di Mangga Besar sudah jadi pasar taruhan Pak BG dilantik atau tidak," kata Martin.

Menurut Martin, masalah Budi Gunawan itu sudah terombang-ambing selama hampir 1 bulan. Hal ini membuat bangsa tersandera. "Sudah 1 bulan, kita di Komisi III tersandera, tak hanya DPR, bangsa ini juga tersandera. Banyak analisa dan komentar orang tapi tak bisa ambil keputusan," tutur Martin.

Ia melanjutkan, situasi saat ini merupakan sejarah pertama yang begitu rumitnya pergantian Kapolri. "Ini sejarah republik ini. 1987, waktu itu Pak Sanusi jadi Kapolri. Kita di Komisi III, jangankan bertanya, beri komentar saja tidak. Saat Pak Bambang, Timur, Sutarman jadi Kapolri ya bola jadi Presiden dan Komisi III. Di Pak BG, bola tak hanya Presiden dan DPR, tapi juga partai dan KPK. Ini sesuatu yang beda daripada sebelumnya," tegasnya.

"Kalau makin lama tak ada putusan, akan makin rugikan kepolisian, KPK, Jokowi, dan penegakan hukum, tentu merugikan negara ini," tandas Martin. (Riz/Mvi)