Jokowi Disarankan Minta Persetujuan DPR Sebelum Lantik Kapolri

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan, siapa yang akan dilantik sebagai Kapolri akan terjawab dalam waktu dekat ini. Kendati, sebelum menentukan siapa yang akan dipilih, Jokowi diminta meminta pertimbangan DPR RI, terlebih bila putusan yang diambil ternyata berbeda dengan apa yang telah disetujui DPR.

"‎D‎ilihat dari sisi etika politik dan tata kenegaraan, tidak ada salahnya kalau Presiden Jokowi sebelum mengumumkan ke publik minta pertimbangan DPR, ‎terutama kalau putusan yang diambil tidak melatik Pak Budi Gunawan," ujar Anggota Komisi III DPR RI Asrul Sani saat dihubungi, Sabtu (13/2/2015).

Bila hal tersebut tidak dilakukan, Asrul menilai akan berdampak terhadap dinamika politik ‎di DPR. Yang menjadi masalah bila yang dilantik justru bukan Komjen Budi Gunawan--yang sebelumnya telah menjalani fit and proper test dan disetujui oleh DPR RI.

"Karena kalau putusan Jokowi tidak sesuai dengan aspirasi di sebagian fraksi dan anggota yang ada di DPR, agar tidak menimbulkan kegaduhan politik baru. ini sudah gaduh, ketika Jokowi memutuskan seharusnya kegaduhan selesai. Kalau putusan tidak melantk Budi Gunawan lebih baik dikomunikasikan ke DPR supaya tidak gaduh," ucapnya.

Asrul pun mengungkapkan, hampir seluruh suara di DPR menganggap, keputusan presiden berbeda dengan apa yang telah disetujui DPR, maka presiden dianggap melecehkan institusi DPR. Karena itu, ia berharap Presiden kembali membuka komunikasi dengan DPR.

"Saya yakin akan dikomunikasikan. kalau dari kami apapun yang diputusakan, DPR harus dihormati, karena itu hak presrogatif preiden, hanya yang diinginkan teman-teman ini, perlu persetujuan," ucapnya. ‎
‎
Terkait dengan sikap masing-masing fraksi, Asrul menilai hingga saat ini,  tiap fraksi mempunyai sikap yang berbeda, termasuk sesama fraksi dari koalisi pendukung Jokowi-JK yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH).

‎"Bukan lagi KMP  dan KIH lagi, karena PPP dan PKB menyerahkan ke presiden, lalu Nasdem condong dilantik, tetapi akhirnya kembali kepresiden dan Golkar condong kalau bisa dilantik, kalau tidak dilantik terserah presiden.‎ Kalau Demorat minta dibatalkan. Masih separuh lah, tingkatannya melantik atau membatalkan," kata dia.
‎
‎Presiden Jokowi sebelumnya berjanji sebelum menentukan nama Kapolri akan melakukan komunikasi dengan pihak terkait seperti Wantimpres, Tim 9, dan DPR RI. Khusus untuk DPR, Jokowi mengaku akan segera membuka komunikasi dengan para Pimpinan DPR sebelum memasuki masa reses. "Untuk kebaikan, setiap saat kita akan komunikasi dengan siapa pun, apalagi dengan dewan, itu perlu. Kalau dengan dewan secepat-cepatnya, sebelum reses," kata dia. (Rmn)