Ahok: Kalau Punya Hak, Saya Juga Mau Interpelasi DPRD

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sudah tidak mau kompromi lagi dengan DPRD terkait APBD 2015. Dirinya juga tidak peduli dengan ancaman interpelasi hingga impeachment atau pemakzulan yang akan dilakukan DPRD.

"Untung saja gubernur nggak ada hak interlpasi. Kalau ada hak interlpasi aku juga sudah mau interpelasi DPRD," ujar Ahok usai memberikan sambutan di BKKBN, Jakarta Timur, Senin (16/2/2015).

Ahok mengatakan, interpelasi memang hak dari setiap anggota dewan baik di tingkat DPR maupun DPRD. Dirinya juga sangat senang dengan rencana itu sehingga dapat terbuka semua siapa yang nantinya benar dalam kisruh ini.

"Biar nanti semua TV bisa lihat apa yang terjadi kenapa tahun ini terjadi seperti ini kan bagus," lanjut mantan Bupati Belitung Timur itu.

Ahok masih tetap akan menerapkan e-budgeting yang sampai saat ini diperbedatkan. Sebab, dia tidak mau lagi ada beberapa pos anggaran yang tiba-tiba hilang karena permainan di DPRD.

"Masih ingat nggak beli truk sampah tiba-tiba hilang, terus tahun lalu sudah ada dana truk sampah kita pesan truknya tahu-tahu waktu diperubahan hilang, itu mungkin ada staf oknum situ yang nggak ngerti," jelas dia.

"Ganti-ganti accept e-budgeting nggak bisa tanpa password saya, sekda, Bapeda dan BPK. Nggak bisa ubah. Itu yang dia protes dia merasa beda, berarti selama ini kamu atur sendiri," imbuh dia.

Menurut mantan anggota Komisi II DPR itu, masalah e-budgeting sudah masuk dalam pembahasan satuan ketiga yang menjadi hak penuh eksekutif. Hal itu juga sudah diatur dengan putusan MK.

"Satuan ketiga nggak ada urusan dengan DPRD begitu ditandatangani satuan ketiga itu urusan haknya eksekutif. Maka saya bilang undang-undang tidak mengatur gubernur punya hak interpelasi kalau sudah gua sudah interpelasi mereka juga karena kita tidak punya hak itu mereka interpelasi kita senang," tandas Ahok.

Permasalahan APBD DKI Jakarta belum tuntas. Kementerian Dalam Negeri mengembalikan APBD ke Pemprov DKI Jakarta karena sistem e-budgeting yang diusung tidak sesuai dengan PP dan Permendagri.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menilai pengembalian ini karena adanya surat permintaan penolakan APBD dari DPRD. Belum lagi soal tudingan adanya dana siluman Rp 8,8 triliun yang muncul.

Namun, Anggota Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta Bestari Barus mengatakan, justru Pemprov DKI sempat menawarkan uang senilai Rp 12 triliun agar DPRD tidak lagi mengutak-atik APBD DKI Jakarta.

"Supaya, program anggaran tersebut disetujui dan tidak banyak yang dihilangkan atau dicoret, maka Pemprov DKI melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyogok kami dengan memberikan anggaran sebesar Rp 12 triliun," ujar Bestari di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin 9 Februari 2015.

Politisi Partai Nasdem itu mmenjelaskan, uang tersebut sudah disebar ke berbagai kegiatan yang dapat dimanfaatkan DPRD untuk mendapatkan sejumlah uang. Misalnya digunakan untuk kegiatan pembelian tanah tanpa menyebutkan lokasi yang jelas serta pembelian banyak alat berat seperti eskavator. (Mut)