Istana: Tidak Ada Reshuffle Kabinet Jokowi-JK

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno membantah isu reshuffle Kabinet Kerja pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla atau Jokowi-JK pasca-pembatalan pencalonan Komisaris Jenderal Pol Budi Gunawan sebagai kapolri. Saat ini Presiden Jokowi dan jajaran menteri fokus bekerja melaksanakan program-program yang telah dicanangkan pemerintah.

"Tidak, tidak. Tidak ada pembicaraan soal itu (rencana reshuffle atau perombakan kabinet)," ujar Pratikno di Kompleks Istana Kepresidenan, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (24/2/2015).

Pratikno justru mengatakan dalam beberapa hari ini, Presiden Jokowi lebih banyak membahas mengenai percepatan pembangunan dan pelaksanaan program-program yang telah disusun oleh pemerintah. Termasuk mengumpulkan para kepala daerah dan memanggil beberapa menteri untuk menjelaskan realisasi beberapa program pembangunan.

"2 Hari ini presiden, kemarin kan ke Banten kemudian sore berkantor di Istana Jakarta. Terus tadi malam kita ada rapat kecil. Seharian ini dan besok presiden akan full membahas tentang beberapa akselerasi program pemerintah," ucap Mensesneg Pratikno.

Munculnya isu reshuffle sebelumnya sempat berembus di kalangan internal PDI Perjuangan. Wakil Ketua DPR Fadli Zon bahkan menyarankan Presiden Jokowi untuk memakai haknya me-reshuffle kabinet untuk mengganti menteri yang tidak bisa bekerja. Harapannya, jalan pemerintahan era Jokowi-JK bisa menunjukkan prestasi sampai masanya berakhir.

"Ya bisa dong. Itu kan (menteri) semua pembantu-pembantunya presiden. Kalau besok presiden mau lakukan reshuflle juga bisa, itu kan hak presiden," ucap Fadli Zon, Kamis 5 Februari 2015.

Menurut politisi Partai Gerindra itu, menteri-menteri Jokowi masih banyak yang belum mengerti persoalan di kementeriannya. Bahkan, Fadli menilai ada menteri yang tidak mengerti undang-undang dalam pelaksanaan kerjanya.

"DPR kan memang mengawasi tugas dari pemerintahan (Kabinet Jokowi-JK). Dan dari pengawasan itu kita melihat ada yang melanggar UU, ada yang kebablasan, ada yang belum ngerti kerja, ada yang diam saja, artinya tidak ada suaranya," ujar Fadli Zon. (Ans/Yus)