Kisruh APBD, Mendagri Pertemukan Ahok dengan DPRD DKI Besok

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menggelar pertemuan dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok beserta jajaran Pemprov DKI membahas soal kisruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2015. Usai pertemuan, Dirjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Reydonnyzar Moenek mengatakan, rencananya pada Kamis 5 Maret besok, Mendagri akan mempertemukan DPRD DKI Jakarta dengan pihak Pemprov.

"Insya Allah besok pagi jam 9, kami pertemukan kembali gubernur dan DPRD untuk bicarakan hasil evaluasi APBD DKI 2015," ungkap pria yang akrab disapa Dony ini di Gedung Kemendagri, Rabu (4/3/2015).

Namun sebelum itu, pihaknya terlebih dulu akan menerima pimpinan DPRD DKI dan Badan Anggaran (Banggar) siang ini. "Jam 2 siang ini, Mendagri akan ketemu Pimpinan DPRD dan Banggar," imbuh dia.

Dony mengatakan, pertemuan antara DPRD DKI dan Ahok besok bertujuan untuk mencari jalan keluar dari kisruh APBD saat ini. Kemendagri awalnya akan menyampaikan hasil evaluasi terhadap APBD 2015. Setelah itu dibuka ruang dialog untuk kedua belah pihak, apakah ada sanggahan atau pembelaan maupun persetujuan.

"Ruang (dialog) itu lah kita buka. Bagaimana sikap gubernur dan DPRD. Kalau ada sanggahan, kita hormati. Harus kita dengar dari kedua pihak," jelas dia.

Ia mengatakan, APBD DKI Jakarta harus diselamatkan agar tak merugikan seluruh pihak, utamanya masyarakat. Karena itulah ruang dialog guna mencari solusi terbaik perlu dilakukan. "Intinya kita buka ruang untuk mencari jalan terbaik," tutur Dony.

Kisruh APBD DKI

Kisruh APBD DKI bermula ketika Ahok mengungkapkan adanya dugaan anggaran siluman sebesar Rp 12,1 triliun yang dimasukkan ke dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2015 usai disahkan oleh DPRD DKI dalam rapat paripurna yang diselenggarakan pada tanggal 27 Januari 2015.

Dalam pembahasan APBD di tingkat komisi sebelum rapat paripurna itu, Ahok menyebut salah satu wakil ketua komisi di DPRD memotong 10 hingga 15 persen anggaran yang telah disusun oleh Pemerintah Provinsi DKI, kemudian menggantinya dengan anggaran pembelian perangkat Uninterruptible Power Supply (UPS) untuk seluruh kantor kecamatan dan kelurahan di Jakarta Barat.

Setelah dicek, ternyata tak satupun camat atau lurah di sana yang merasa pernah mengajukan penganggaran pembelian UPS yang nilainya bila dibagi rata dengan jumlah kecamatan dan kelurahan yang ada di Jakarta Barat, mencapai Rp 4,2 miliar per 1 unit UPS.

Namun, dari pihak DPRD DKI melalui Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Banggar DPRD) DKI justru menyebut Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov DKI telah mencoba menyuap dalam penyusunan APBD DKI 2015 sebesar Rp 12 triliun. (Mvi/Mut)